(VOVworld) – Majelis Rendah Jepang, pada Kamis (16 Juli) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Keamanan yang kontroversial, menurut itu membolehkan melaksanakan perubahan yang berarti dalam kebijakan pertahanan Jepang.

Ini merupakan perubahan besar terhadap kebijakan keamanan Jepang setelah Perang Dunia II yang hanya mengarah ke bela diri. Pemerintah pimpinan Perdana Menteri Shinzo Abe menegaskan bahwa itu merupakan faktor kunci untuk menghadapi tantangan keamanan baru. Kalau diesahkan oleh Parlemen, RUU tersebut akan resmi merealisasikan keputusan bersejarah dari Kabinet Jepang pada Juli 2014, menurut itu Tokyo menjelaskan Undang-Undang yang mengizinkan Jepang melaksanakan hak bela diri kolektif atau membantu Amerika Serikat dan negara-negara sahabat lain yang mendapat serangan bersenjata, walaupun Jepang tidak mendapat serangan.