(VOVworld) – Pada Kamis (25 September), dengan 44 suara pro dan 12 suara kontra, Majelis Tinggi Australia sepakat mengesahkan rancangan revisi Undang-Undang (UU) tentang Keamanan Nasional dengan ketentuan-ketentuan baru guna memperkuat usaha mencegah dan memberantas terorisme. Rancangan UU (amandemen) ini memberikan wewenang yang lebih besar kepada Badan Intelijen Keamanan Australia (ASIO), membolehkan badan ini mengakses komputer-komputer pribadi dalam sistim komputer “target intelijen” dan mengawasi warga Australia di luar negeri.

Rancangan UU anti Terorisme yang baru ini juga meningkatkan sanksi terhadap siapa saja yang membocorkan nama para petugas intelijen. Siapa saja yang membocorkan informasi rahasia, termasuk juga para wartawan dan pemilik blog pribadi, mungkin akan menghadapi hukuman penjara selama 10 tahun. Rancangan revisi UU tersebut dianggap sebagai salah satu diantara reformasi-reformasi yang paling penting dari badan-badan intelijen Australia selama masa 3 dekade ini. Parlemen Australia meninjau penguatan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan terorisme pada latar belakang negara ini sedang semakin mencemaskan kemungkinan ada warga Australia yang berpartisipasi atau membantu pasukan pembangkang yang menamakan diri sebagai “Khalifah Islamiyah” (IS) bisa menimbulkan ancaman keamanan ketika mereka pulang kembali ke Tanah Air./.