Mantan PM Thailand, Yingluck Shinawatra menghadapi kekisruhan hukum yang baru
(VOVWORLD) - Media Thailand, Kamis (27/7), memberitakan bahwa Komisi Penanggulangan Korupsi Nasional (NACC) Thailand berencana pada bulan September mendatang akan menyelesaikan investigasi tentang tuduhan terhadap mantan Perdana Menteri (PM) Yingluck Shinawatra dan 33 anggota dalam Pemerintah pimpinannya yang kurang bertanggung jawab dalam memberikan kompensasi kepada orang-orang yang terpengaruh oleh demonstrasi-demonstrasi tahap 2005-2010.
 Mantan PM Thailand, Yingluck Shinawatra (Foto: CNN) |
Ibu Yingluck beserta para anggota kabinetnya dituduh kurang bertangung jawab, melanggar Undang-Undang tahun 1957 tentang penggunaan anggaran keuangan ketika mengesahkan pemberian kompensasi sebesar kira-kira 56,7 juta USD kepada orang-orang yang terpengaruh dalam demonstrasi-demonstrasi.
Sementara itu, pada Rabu (26/7), Ibu Yingluck telah menuduh pemimpin Dewan Nasional demi Perdamaian dan Ketertiban, PM Prayut Chan-ocha yang telah tidak memberikan informasi yang benar dalam memblokade harta benda-nya.