Menteri Inggris urusan Brexit, David Davis (Foto: AFP/VNA)

Dalam pidato-nya di Florence, Italia pada tanggal 22/9 lalu, PM Inggris, Theresa May resmi meminta kepada Uni Eropa supaya periode transisi akan berlangsung kira-kira 2 tahun, periode penyangga untuk Inggris meninggalkan Uni Eropa dari 3/2019. Dengan usulan tersebut, PM Inggris, Theresa May menegaskan bahwa Inggris akan terus menghormati komitmen-komitmen-nya tentang anggaran keuangan pada waktu selama masih menjadi anggota Uni Eropa. Pada periode transisi ini, warga negara Uni Eropa akan terus punya hak bermobilitas, hidup dan bekerja di Inggris, tapi akan ada satu sistim terdaftar – satu penyiapan yang perlu untuk rezim baru. Sekarang ini, 27 negara anggota Uni Eropa sisanya belum melakukan pembahasan resmi mana pun tentang pasal-pasal bagi periode transisi.

Dalam perkembangan yang bersangkutan, pada Rabu (254 Oktober), Menteri Inggris urusan Brexit, David Davis berharap supaya negara ini bisa bersetuju dengan Uni Eropa tentang satu periode transisi pasca Brexit pada akhir tahun ini dan mencapai satu permufakatan perdagangan pada 3/2019. Melalui itu, dia menunjukkan kemungkinan Parlemen Inggris dan Parlemen Uni Eropa hanya akan melakukan pemungutan suara untuk mengesahkan permufakatan Brexit setelah 3/2019 ketika negara ini resmi meninggalkan “rumah bersama”.