(VOVWORLD) - Untuk melanjutkan persidangan ke-28, Komite Tetap Majelis Nasional (MN) Vietnam, angkatan XIV, pada Selasa pagi (16 Oktober), telah memberikan pendapat terhadap laporan-laporan tentang sumber biaya sisanya dari APBN tahun 2017, hasil pelaksanaan rancangan APBN tahun 2018, rancangan APBN dan opsi alokasi anggaran keuangan pusat tahun 2019, rencana keuangan-APBN 3 tahun 2019-2021 serta memberikan penilaian sela atas pelaksanaan RAPBN untuk tahap 2016-2020.
 Ketua MN Vietnam, Ibu Nguyen Thi Kim Ngan berbicara di depan persidangan tersebut (Foto: VOV) |
Ketika membahas di persidangan tersebut, para anggota Komite Tetap MN menyatakan bahwa perlu menetapkan daftar proyek-proyek investasi publik menurut urutan prioritas; membangun rencana dan daftar terhadap sumber modal ODA secara lebih akurat , bersamaan itu, harus mengalokasikan secara lengkap sumber modal pendamping. Ketika berbicara di depan persidangan tersebut, Ketua MN Vietnam, Ibu Nguyen Thi Kim Ngan menyatakan:
“Pos-pos pengaturan belanja yang tak digunakan habis harus dilaksanakan menurut Undang-Undang mengenai Anggaran Keuangan tapi tetap terbuka untuk ditambahkan pada rancangan yang disampaikan kepada MN. Kita melaksanakan Undang-Undang secara transparan dan jelas. Terhadap masalah yang mendesak dan perlu tapi tidak mendapat persetujuan dari badan-badan pemeriksaan, perlu diusulkan kepada Komite Tetap MN untuk dibahas secara adil”.
Juga pada persidangan ini, Komite Tetap MN Vietnam secara pada pokoknya menyetujui beberapa rekomendasi Pemerintah tentang penambahan modal investasi sebesar 1,776 triliun VND bagi 29 kabupaten miskin dan 8 kabupaten miskin yang baru saja menderita akibat hujan dan banjir, meningkatkan lagi pengeluaran untuk dialokasikan bagi pembangunan program Pedesaan baru dan mengentas dari kemiskinan secara berkesinambungan.
Pada Selasa sore (16 Oktober), Komite Tetap MN Vietnam memberikan pendapat tentang perisapan bagi persidangan ke-6 MN Vietnam. Menuurt Sekretaris Jenderal MN Vietnam, Nguyen Hanh Phuc, direncanakan persidangan ke-6 MN akan dibuka pada tanggal 22/10 dan berakhir pada tanggal 21/11 mendatang.
Pada sore hari itu juga, Komite Tetap MN Vietnam memberikan pendapat tentang masalah terus melaksanakan uji coba pemberian visa elektronik kepada orang asing untuk masuk ke Vietnam.
Pada persidangan ini, Komisi Pertahanan dan Keamanan MN telah meminta supaya seiring dengan pelaksanaan ujicoba, Pemerintah perlu membimbing Kementerian Keamanan Publik Vietnam dan badan-badan fungsional supaya cepat menyimpulkan dan menilai pelaksanaan Undang-Undang mengenai Imigrasi, Transit dan Domisili orang asing di Vietnam untuk disampaikan kepada MN supaya ditinjau dan ditambahkan pada program legislasi tahun 2019.