Presiden Nguyen Xuan Phuc memimpin lokakarya tersebut (Foto: VNA)

Presiden Nguyen Xuan Phuc, Kepala Badan Pengarahan Proyek memimpin lokakarya tersebut. Yang bersama memimpin lokakarya juga ada Perdana Menteri Pham Minh Chinh, Wakil Kepala Badan Pengarahan; Ketua Majelis Nasional Vuong Dinh Hue, Wakil Kepala Badan Pengarahan.

Para pakar dan ilmuwan peserta lokakarya menganggap bahwa ketika membangun negara hukum di Vietnam harus merapati ciri-ciri khas negara hukum sosialis, di antaranya kekuasaan negara adalah tunggal, ada pembagian tugas, koordinasi, kontrol antara badan-badan negara dalam pelaksanaan hak-hak legislatif, yudikatif dan eksekutif.

Presiden Nguyen Xuan Phuc menganggap bahwa dalam latar belakang globalisasi, integrasi internasional yang berdampak secara intensif dan ekstensif terhadap semua segi kehidupan sosial, menuntut segera terus melakukan reformasi hukum Vietnam secara kuat.

“Reformasi hukum harus dilaksanakan secara sinkron dengan pembaruan pekerjaan legislatif dan reformasi administrasi untuk menjamin agar prinsip kekuasaan negara adalah tungal, ada penugasan, koordinasi, dan kontrol antara badan-badan negara dalam pelaksanaan hak-hak legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Reformasi hukum bertujuan untuk melindungi dan menjamin secara lebih baik demokrasi, keadilan, hak manusia, hak warga negara, dan supremasi hukum”.

Presiden Nguyen Xuan Phuc juga menganggap bahwa reformasi hukum harus mewarisi prestasi-prestasi yang sudah dicapai oleh hukum Vietnam, menerima secara selektif nilai-nilai yang maju dan pengalaman berharga dari negara-negara lain.