(VOVworld) – Komisi Hukum Majelis Nasional (MN) Vietnam, Rabu (29/3), di Kota Hanoi, membuka sidang pleno ke-4.

Kepala Komisi Hukum, Le Thi Nga memimpin sidang pleno ini. Pada hari kerja pertama, Komisi Hukum MN Vietnam memeriksa rancangan proyek (RUU) tentang langkah-langkah darurat sementara sebelum menggugat. RUU ini menentukan langkah-langkah darurat sementara sebelum menggugat, wewenang, proses dan prosedur menerapkan langkah-langkah darurat sementara sebelum menggugat. Perlunya pemberlakuan undang-undang ini merupakan isi yang mendapat perhatian dan pendapat dari banyak anggota. Banyak anggota menyatakan bahwa ini merupakan undang-undang yang bersangkutan dengan hak dan kepentingan yang sah dari berbagai kantor, organisasi dan perseorangan, di antaranya ada banyak ketentuan yang bersangkutan dengan  hak manusia dan hak fundamental warga menurut Undang-Undang Dasar tahun 2013 dan penyesuaian hubungan sosial baru di luar skala Kitab Undang-Undang Acara Hukum Perdata. Oleh karena itu, penyusunan undang-undang ini harus menjamin sifat konstitusional dan tunggal dari sistim perundang-undangan, menentukan syarat-syarat penerapan langkah-langkah ini secara jelas, kongkrit dan ketat untuk menjamin  kelayakannya.