Memperhebat kerjasama antar-parlemen Vietnam-Kerajaan Inggris

(VOVworld) – Untuk melanjutkan kunjungan kerja di Kerajaan Inggris, Rabu (1/6), Wakil Ketua Majelis Nasional (MN) Vietnam, Tong Thi Phong melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua Majelis Rendah Inggris, Ibu Eleanor Laing. Pada pertemuan ini, Wakil Ketua MN Tong Thi Phong berterima kasih kepada Pemerintah Inggris yang telah menyediakan sumber modal ODA untuk membantu Vietnam selama ini; bersamaan itu memberitahukan bahwa Vietnam ingin terus menerima bantuan dari fihak Inggris melalui sumber modal dari Dana Sejahteraan Baru (Kementerian Luar Negeri Inggris) untuk memperbaiki lingkungan bisnis, menghadapi perubahan iklim dan membangun infrastruktur. Tentang hubungan antara dua Parlemen, Wakil Ketua MN Tong Thi Phong berharap supaya para legislator Inggris memberikan dukungan agar Inggris cepat meratifikasi Perjanjian Perdagangan Bebas Uni Eropa-Vietnam (EVFTA) guna menciptakan tenaga pendorong baru untuk perkembangan ekonomi antara Vietnam-Uni Eropa serta Vietnam-Inggris. Vietnam juga berharap supaya dua negara saling mendukung di forum-forum multilateral seperti Forum Kerjasama Asia-Eropa (ASEM) atau Uni Parlemen Dunia (IPU) dan bantuan dari Inggris dalam mendidik kemampuan di parlemen untuk para legislator muda Vietnam.

Memperhebat kerjasama antar-parlemen Vietnam-Kerajaan Inggris - ảnh 1
Wakil Ketua MN Tong Thi Phong (ke-3 dari kanan)
 dalam kunjungan kerja di Kerajaan Inggris
(Foto: Vietnam+)


Pada hari yang sama, ketika menerima Kelompok Legislator partai-partai politik yang memperhatikan Vietnam (APPG) yang dikepalai Ketua APPG, George Howard, Wakil Ketua MN Tong Thi Phong menjawab masalah-masalah yang menjadi perhatian para anggota APPG. Tentang sengketa-sengketa di Laut Timur, Wakil Ketua MN Vietnam menekankan haluan konsekuen Vietnam ialah para fihak menghormati status quo, tidak menggunakan atau mengancam menggunakan kekerasan, menangani perselisihan melalui perundingan damai di atas dasar menghormati kemerdekaan, kedaulatan, keutuhan wilayah, sesuai dengan hukum internasional, khususnya Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 dan DOC. Tentang pekerjaan penanggulangan keasinan, Vietnam menganggap ini sebagai prioritas negara dan sedang berupaya menangani-nya dengan bantuan dari berbagai negara, diantaranya ada Kerajaan Inggris. 

Komentar

Yang lain