Menurut itu, untuk menyempurnakan kebijakan dan undang-undang, menjamin pengembangan secara berhasil guna pengelolaan dan penggunaan modal pinjaman asing serta menjaga disiplin keuangan, maka Komite Tetap MN meminta kepada Pemerintah supaya memeriksa kembali sistem perundang-undangan dan situasi penggelaran pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum tentang sumber modal pinjaman asing; terus menyempurnakan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan memobilisasi, mengelola dan menggunakan modal ODA, modal pinjaman prioritas asing; meneliti, menyempurnakan dan cepat menyampaikannya kepada MN untuk mengamandir UU tentang Investasi Publik, menjamin supaya sesuai dengan Undang-Undang Dasar, satu dan sinkron dengan Undang-Undang tentang APBN.

Di samping itu, Pemerintah menyusun strategi memobilisasi modal pinjaman asing sesuai dengan strategi perkembangan sosial-ekonomi Tanah Air, persyaratan dan taraf prioritas dari sumber sumber modal yang diberikan kepada Vietnam. Menyelenggarakan pemobolisasian, pengelolaan, penggunaan sumber modal ODA dan modal pinjaman prioritas asing menurut arah mempertimbangkan modal pinjaman asing dengan modal pinjaman dalam negeri secara rasional, berhasil guna dan menjamin kepentingan negara dalam  jangka pendek dan jangkapanjang.