(VOVWORLD) - Sehubungan kehadirannya di Konferensi Terbatas Para Menteri Luar Negeri (Menlu) ASEAN dan Konferensi Dewan Koordinator ASEAN ke-32, di Jakarta, ibu kota Indonesia, pada Jumat (3 Februari), Menlu Vietnam, Bui Thanh Son telah melakukan beberapa pertemuan dengan Deputi Perdana Menteri (PM), Menlu Kamboja, Prak Sokhonn, Menlu Filipina, Enrique A. Manalo dan Menlu Malaysia Dato’ Seri Zambry Abdul Kadir.
Di pertemuan dengan Deputi PM, Menlu Kamboja, Menlu Bui Thanh Son meminta Deputi PM, Menlu Prak Sokhonn agar terus memperhatikan dan memecahkan kesulitan, di antaranya prosedur kewarganegaraan bagi orang keturunan Vietnam di Kamboja. Kedua pihak sepakat terus mendorong pertukaran delegasi tingkat tinggi di semua saluran, memperkuat silaturahmi rakyat, menggencarkan konektivitas dua perekonomian, memperkuat kerja sama antardaerah, terutama provinsi-provinsi yang memiliki perbatasan bersama, berupaya memulihkan pariwisata, mendorong perundingan menuju menyelesaikan demarkasi dan penancapan tonggak perbatasan bagi 16 persen garis perbatasan sisanya di daratan.
Di pertemuan dengan Menlu Filipina, Enrique A. Manalo, kedua pihak sepakat mencapai nilai ekspor-impor Vietnam-Filipinan sebesar 10 miliar USD, memperkuat pembukaan pasar kedua negara, memanfaatkan secara efektif semua perjanjian perdagangan bebas yang diikutsertai kedua negara. Kedua pihak juga sepakat memperkuat kerja sama di beberapa bidang seperti angkatan laut, polisi laut, SARS dan sebagainya. Tentang masalah Laut Timur, kedua pihak menegaskan kembali makna penting penjagaan perdamaian, stabilitas, keamanan, keselamatan dan kebebasan maritim dan penerbangan di Laut Timur maupun menangani semua sengketa di laut berdasarkan hukum internasional, di antaranya UNCLOS 1982.
Di pertemuan dengan Menlu Malaysia, Dato’ Seri Zambry Abdul Kadir, kedua Menlu sepakat membawa nilai perdagangan bilateral mencapai 18 miliar USD pada 2025. Kedua pihak juga sepakat memperkuat koordinasi pendirian dan saling mendukung antara Vietnam dan Malaysia dalam masalah-masalah yang menjadi minat bersama di forum-forum regional dan internasional, terutama memastikan pendirian bersama ASEAN dalam masalah Laut Timur, memastikan pelaksanaan secara penuh DOC, cepat mencapai COC yang efektif, substantif, dan sesuai hukum internasional, di antaranya UNCLOS 1982.