(VOVworld) – Presiden baru Indonesia, Joko Widodo, pada Rabu (22 Oktober), telah melakukan pertemuan dengan Panglima Angkatan-Angkatan Bersenjata Indonesia (TNI), Para Kepala Staf Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Kepala Polisi Nasional (POLRI) dan Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) untuk berbahas tentang masalah-mendesak yang bersangkutan dengan kedaulatan, keamanan nasional dan modernisasi tentara.

Presiden Joko Widodo secara khusus memperhatikan pelaksanaan program  pembelian senjata yang digelarkan oleh pemerintah pendahulu pada tahun 2010 dengan total nilai sebesar 12,5 miliar dollar Amerika Serikat (periode 2010-2015). Direncanakan, program ini akan selesai sebelum batas waktunya pada tahun 2019 alih-alih tahun 2025 seperti rencana semula. Dalam pada itu, Kepala POLRI, Jenderal Sutarman meminta bahwa selain memperbaiki kesejahteraan dan memperlengkapi peralatan yang lebih baik kepada polisi, POLRI perlu diperkuat dengan merekrut  20.300 personil baru pada tahun depan.

Dalam satu gerak-gerik yang bersangkutan, setelah menunda pengumuman kabinet baru untuk kali ke-3, pada Rabu malam (22 Oktober), Presiden Joko Widodo terus menunda rencana ini dan menyingkirkan 8 orang yang tidak disetujui oleh Komite Pemberantasan Korupsi  (KPK)./.