Ketika menganalisis isi perintah tersebut, Profesor Muda, Doktor Vu Thanh Ca, mantan Kepala Direktorat  Kerja Sama  Internasional dan Sains-Teknologi, Direktorat Jenderal Kelautan dan Kepulauan Vietnam menegaskan:

“Tiongkok secara sepihak mengumumkan  larangan terhadap penangkapan ikan di seluruh Laut Timur, termasuk perairan dari 12 derajat lintang utara ke sebalah Utara. Seluruh  perairan ini meliputi Kepulauan Hoang Sa (Paracel)– Wilayah Vietnam serta sebagian zona ekonomi eksklusif Vietnam. Hal ini bertentangan dengan hukum internasional. Sekarang, sumber daya perikanan di Laut Timur  tengah habis, maka semua negara memerlukan kerja sama yang berdasarkan kedaulatan masing-masing pihak. Dengan demikian, dalam wilayah perairan-nya, Vietnam punya hak kedaulatan dan  hak yurisdiksi untuk melaksanakan perintah melarang penangkapan ikan, jadi Tiongkok sepenuhnya  tidak punya  hak melaksanakan  dalam perairan Vietnam”.

Menurut Bapak Nguyen Chu Hoi, Wakil Harian Asosiasi Kejuruan Perikanan Vietnam, perintah larangan tersebut dikeluarkan pada saat munculnya banyak perkembangan yang kompleks di Laut Timur ketika Tiongkok mengesahkan Undang-Undang mengenai Kepolisian Laut. Asosiasi Kejuruan Perikanan Vietnam telah mengirimkan nota  protes terhadap keputusan sepihak tersebut, bersamaan itu, juga mengirimkan pengumuman kepada pemerintah berbagai daerah, badan-badan fungsional, asosiasi kejuruan perikanan berbagai provinsi untuk memberikan petunjuk kepada warga nelayan mengarungi laut di lapangan-lapangan ini.

Segera setelah pernyataan sepihak Tiongkok, Wakil juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Vietnam, Doan Khac Viet pada 29 April menegaskan: Vietnam memprotes dan gigih membantah keputusan sepihak Tiongkok. Perintah tersebut melanggar kedaulatan Vietnam terhadap Kepulauan Hoang Sa, melanggar hukum internasional, di antaranya ada UNCLOS 1982.