(VOVworld) - Pada perbahasan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Pers, Senin sore (21/3), para anggota Majelis Nasional (MN) Vietnam menilai tinggi amandemen RUU mengenai Pers dengan semangat menjunjung tinggi peranan pers. RUU tersebut meliputi 6 bab dan 62 pasal yang telah memanifestasikan secara cukup lengkap masalah-masalah pokok dan perlu yang bersangkutan dengan aktivitas-aktivitas pers. 

Para anggota MN Vietnam berbicara  di perbahasan
mengenai RUU mengenai Pers.
(Foto  baodansinh.vn).

Akan tetapi, agar pers bisa melaksanakan dan menyelesaikan tugaspublik, Negara membuat banyak kebijakan prioritas untuk aktivitas pers, menjamin hak pers supaya bisa mendekati sumber berita, minta supaya meninjau dan menambahkan tingkah laku yang merintangi aktivitas pers, misalnya tidak memberikan informasi  yang tidak benar untuk bisa menggelarkan  UU secara penuh dan ketat.

Untuk bisa mengembangkan peranan kritik sosial dari pers, Huynh Van Tinh, anggota MN Vietnam dari propinsi Tien Giang menganggap: “Meminta kepda badan penyusun UU supaya menambahkan ketentuan-ketentuan mengenai penanganan terhadap pelanggaran terhadap organisasi dan perseorangan yang merintangi aktivitas pers atau menghindari tidak memberikan informasi kepada pers, sesuai dengan ketentuan UU atau memberikan informasi yang salah kepada pers. Badan penyusun UU sekaligus mengeluarkan ketentuan untuk memperlajari tanggung jawab pidana terhadap kasus-kasus menganiaya dan melukai wartawan dalam melakukan aktivitas pers  untuk menciptakan payung hukum, membela jiwa  wartawan  dan lain-lain”.

Beberapa pendapat juga  meminta  supaya RUU juga perlu menetapkan kebijakan investasi Negara untuk pembentukan  dan pembubaran   media massa.