(VOVWORLD) - Dalam rangka Konferensi ke-51 Menteri Luar Negeri (Menlu) ASEAN (AMM 51), Konferensi Menteri ASEAN dengan tiga negara mitra, yaitu Tiongkok, Republik Korea dan Jepang telah berlangsung pada Sabtu pagi (4/8), memanifestasikan tekad dalam melaksanakan Rencana Kerja ASEAN+3 tahap III, dari 2018 – 2022.
 Konferensi Menlu ASEAN dengan Jepang (Foto: infonet.vn)
|
Para Menteri juga berkomitmen akan mendukung sentralitas ASEAN di kawasan dan mendorong mekanisme kerjasama ASEAN+3 secara efektif dan substantif. Deputi Perdana Menteri (PM), Menlu Pham Binh Minh mengepalai delegasi Viet Nam menghadiri konferensi tersebut.
Para Menlu memberikan penilaian tentang prestasi yang telah dicapai selama 20 tahun terbentuknya mekanisme ASEAN+3 dan sepakat menganggap bahwa ini merupakan mekanisme penting, merupakan kunci untuk mendorong perkembangan dan kestabilan di kawasan Asia Tenggara, Asia Timur Laut dan seluruh kawasan Asia-Pasifik. Mekanisme ASEAN+3 telah berhasil mengembangkan hasil-hasil positif di semua bidang, khususnya nilai perdagangan antara ASEAN dengan tiga negara Asia Timur Laut pada tahun 2017 telah mencapai 807,3 miliar USD, menduduki 32% jumlah nilai perdagangan ASEAN.
Ketika menjawab interviu kalangan pers tentang perkembangan-perkembangan di sela-sela Konferensi ASEAN+3, Menlu Tiongkok, Wang Yi juga menganggap bahwa kerjasama mekanisme ASEAN+3 mempunyai arti penting dalam mendorong kesejahteraan di kawasan Asia Timur.
Ketika berbahas tentang masalah-masalah internasional dan regional, semua negara peserta menilai tinggi kemajuan-kemajuan baru-baru ini di Semenanjung Korea. Tentang masalah Laut Timur, negara-negara menekankan makna penting dari perdamaian, kestabilan, keamanan, keselamatan, kebebasan maritime dan penerbangan di Laut Timur, menganggap bahwa ini merupakan kepentingan bersama untuk semua negara. Para Menlu meminta kepada semua fihak yang bersangkutan supaya menaati sepenuhnya dan bertanggung jawab dalam DOC, mengekang diri dan tidak melakukan tindakan-tindakan sefihak yang merumitkan situasi, tidak melakukan militerisasi dan menangani semua sengketa melalui langkah damai, sesuai dengan hukum internasional, di antaranya ada UNCLOS tahun 1982 dan mendorong cepat proses perundingan tentang COC. Para Menlu juga menyambut baik semua langkah baru antara ASEAN dan Tiongkok dalam tercapainya kesepakatan tentang satu rancangan naskah satu-satunya dalam proses perbahasan tentang COC, menjadi fundasi bagi perundingan-perundingan tentang COC pada masa depan.
Selain itu, para utusan juga banyak berbahas tentang tantangan-tantangan yang sedang muncul di kawasan, di antaranya ada pengungsian penduduk secara tidak normal, keamanan siber, terorisme, kekerasan ekstrimis, perubahan iklim dan sebagainya.