Beliau menegaskan bahwa keagamaan merupakan masalah besar, rumit, sensitif dan menyokong rekomendasi harus ada satu naskah perundang-undangan yang lebih sempurna tentang pekerjaan ini. Yang mendesak, beliau meminta supaya mengamandir isi-isi ketentuan yang  tidak sesuai dengan praktek kehidupan, sampai tiba waktu yang matang untuk meningkatkan peraturan negara  tersebut menjadi undang-undang. Untuk mendapatkan dasar guna mengamandir Peraturan Negara tersebut, Kementerian Dalam Negeri dan Departemen Agama Pemerintah harus melakukan evaluasi secara lengkap, reguler dan menilai masalah-masalah yang bersangkutan dengan kepercayaan, keagamaan dan pekerjaan pengelolaan negara tentang kepercayaan dan keagamaan. Bersamaan itu, memeriksa kembali dan menstatistikkan jumlah naskah perundang-undangan Negara sekarang yang bersangkutan dengan masalah keagamaan. Wakil Ketua Majelis Nasional Uong Chu Luu juga menunjukkan bahwa sekarang, Vietnam telah ikut serta dalam banyak konvensi internasional, perlu ada pembandingan terhadap ketentuan-ketentuan konvensi itu dan meneliti serta mempertimbangkan pengalaman yudikatif dari negara-negara lain untuk menyusun sistim perundang-undangan yang sesuai./.