Meningkatkan hasil guna perkreditan, kebijakan dalam melaksanakan target mengurangi kemiskinan yang berkelanjutan

(VOVWORLD) - Kementerian Tenaga Kerja–Prajurit Penyandang Disabilitas dan Sosial Vietnam, pada Senin pagi (23 September), telah berkoordinasi dengan Bank Kebijakan Sosial mengadakan konferensi online nasional tentang peranan yang berhasil guna, perkreditan kebijakan dalam melaksanakan tujuan pengurangan kemiskinan yang berkelanjutan. 
Meningkatkan hasil guna perkreditan, kebijakan dalam melaksanakan target mengurangi kemiskinan yang berkelanjutan - ảnh 1Deputi Perdana Menteri Vuong Dinh Hue, Kepala Badan Pengarahan Pusat program-program target nasional ikut menghadiri dan memimpin konferensi tersebut (Foto: VGP/ Thanh Chung)

Deputi Perdana Menteri (PM) Vuong Dinh Hue, Kepala Badan Pengarahan Pusat program-program target nasional ikut menghadiri dan memimpin konferensi ini.

Dari tiga program perkreditan yang diserah-terimakan (program keluarga miskin, pelajar dan mahasiswa dan pemecahan masalah lapangan kerja, sampai sekarang, perkreditan kebijakan sosial sedang menggelarkan dan melaksanakan lebih dari 20 program serta beberapa, proyek yang diberikan mandat oleh semua daerah, organisasi dan perseorangan di dalam dan luar negeri kepada Bank Kebijakan Sosial untuk dilaksanakan. Hingga tanggal 31 Agustus 2019, total modal mencapai kira-kira 208 triliun VND. Modal kredit kebijakan sosial telah diinvestasikan di 100% jumlah kecamatan dan kotamadya di seluruh negeri, di antaranya memprioritaskan pemberian pinjaman kepada zona pemukiman warga etnis minoritas, daerah pegunungan, daerah yang menjumpai kesulitan berat, daerah pelosok, daerah pedalaman dan daerah perbatasan.

Pada konferensi ini, barbagai kementerian, instansi dan daerah menganalisis hasil yang dicapai, pelajaran pengalaman tentang mengurangi kemiskinan yang berkelanjutan, bersamaan itu meminta kepada PM Pemerintah, semua Kementerian dan Instansi supaya meningkatkan tarap investasi untuk membantu semua keluarga miskin dan para obyek yang mendapat kebijakan prioritas lain, khususnya di kabupaten-kabupaten miskin, kecamatan miskin dan dukuh yang menjumpai kesulitan berat.

Komentar

Yang lain