(VOVworld) - Untuk melanjutkan agenda persidangan ke-5 Majelis Nasional (MN) Vietnam, angkatan ke-13, pada Rabu pagi (5 Juni) ini, para anggota MN berbahas di aula tentang rencana program legislasi - tahun 2014, penyesuaian program legislasi MN angkatan ke-13 dan tahun 2013.
Menurut pemaparan, program legislasi - tahun 2014 terdiri dari 36 Rancangan Undang-Undang (RUU), mengamandir dan menyesuaikan 13 RUU, satu rancangan Resolusi Komite Tetap MN dalam program legislasi - tahun 2013, mengamandir 6 RUU, dua rancangan peraturan negara, satu resolui tentang program legislasi MN masa bakti angkatan ke-13.
para anggota MN berbahas di aula tentang rencana program legislasi - tahun 2014, penyesuaian program legislasi MN angkatan ke-13 dan tahun 2013.
(Foto:http://baogialai.com.vn)
Pada hari yang sama, para anggota MN mendengarkan pemaparan dan laporan verifikasi RUU tentang Pelaksanaan penghematan dan pemberantasan keborosan (amandemen). Hal yang mencuat dalam RUU ini ialah melengkapi langkah-langkah pelaksanaan secara terbuka dan transparan dalam pengelolaan dan penggunaan harta benda, modal, sumber daya alam, mekanisme - mekanisme menemukan keborosan, tanggung jawab menangani informasi tentang penemuan keborosan, khususnya memperkuat keterbukaan dalam pengelolaan dan penggunaan modal dan harta benda milik Negara.
Pada sore hari itu, para anggota MN membahas RUU amandemen atas pasal 170 dari UU tentang Badan Usaha. Ketika berbicara di perbahasan ini, beberapa anggota MN sepakat dengan RUU tersebut dan beranggapan bahwa pada latar belakang badan-badan usaha sedang menghadapi banyak kesulitan dan beberapa solusi bantuan dari Pemerintah yang memerlukan waktu untuk dilaksanakan, maka mempelajari amandemen pasal 170 UU tentang Badan Usaha adalah hal yang perlu. Hal ini akan menciptakan syarat bagi badan – badan usaha yang bermodal asing terus mempertahankan aktivitas, khususnya badan - badan usaha yang telah melakukan produksi dan bisnis secara stabil, bersamaan itu menciptakan dasar hukum untuk merangsang badan - badan usaha yang bermodal asing yang belum mendaftarkan lagi untuk melaksanakan proyek - proyek investasi baru dan investasi yang diperluas di Vietnam. Namun guna menjamin keseriusan Undang - Undang, menurut hemat banyak anggota MN, masalah pendaftaran lagi harus disempurnakan sebelum surat izin investasi tidak efektif lagi, jika tidak, harus dibubarkan, dan membuat prosedur pendaftaran lagi. Nguyen Cong Hong, anggota MN Vietnam dari provinsi Dong Nai memberitahukan: “MN bisa secara luwes mengamandir pasal 170. Namun, saya minta agar bagi badan-badan usaha yang surat izin investasi-nya masih efektif, harus menetapkan jelas batas waktu untuk melakukan pendaftaran lagi. Bahkan bagi badan usaha yang surat izin investasinya sudah habis waktu, jika ingin melakukan pendaftaran lagi, maka Undang-Undang ini juga menetapkan jelas batas waktu untuk melakukan pendaftaran kongkrit untuk menjamin ketunggalan, dan menghormati undang - undang”.
Menurut agenda, pada Kamis (6 Juni), MN berbahas tentang beberapa isi yang masih ada perbedaan pendapat tentang RUU tentang Pencegahan dan Penghindaran dan Mitigasi Bencana Alam; RUU tentang Pelaksanaan Penghematan dan Pemberantasan Keborosan (amandemen) dan RUU tentang Tender (amandemen)./.