(VOVworld) – Pada Jumat pagi, (7 Maret), di kota Hanoi, Kementerian Kehakiman Vietnam berkoordinasi dengan Institut KAS (Konrad Adenauer Stiftung) dari Republik Federasi Jerman mengadakan lokakarya dengan tema “Partisipasi Front Tanah Vietnam, semua organisasi sosial-politik dalam memantau situasi pelaksanaan hukum”.

Pada lokakarya ini, Doktor Tran Van Dat, Wakil Kepala Direktorat urusan Masalah-Masalah Umum tentang Legislasi dari Kementerian Kehakiman Vietnam menyatakan bahwa pengerahan partisipasi semua organisasi sosial-politik dan organisasi kejuruan serta rakyat merupakan satu prinsip yang penting dalam pekerjaan memantau pelaksanaan hukum, diantaranya, organisasi Front harus memainkan peranan sentral. Oleh karena itu, pada waktu mendatang, untuk meningkatkan peranan Front Tanah Air Vietnam dalam pekerjaan memantau pelaksanaan hukum, maka Negara perlu mengambil kebijakan untuk menyusun mekanisme koordinasi antara semua kementerian dan instansi dengan  Front Tanah Air dan membuat ketentuan yang lebih kongkrit tentang mekanisme pengerahan partisipasi, koordinasi antara semua badan, organisasi dan perseorangan dalam aktivitas memantau pelaksanaan hukum. “Negara harus memperkuat sumber daya dan Front Tanah harus berkoordinasi erat dengan semua badan dalam mesin Negara guna mencapai hasil-guna yang tinggi. Kongkritnya ialah manusia, masalahnya, jumlah petugas Front tidak banyak dan yang lebih penting ialah kualitasnya tidak bisa memenuhi kebutuhan dewasa ini, karena hukum punya banyak bidang, dalam pada itu, Front Tanah Air belum punya rencana mengembangkan dan mendidik sumber daya manusia”.

Para pakar internasional juga menilai bahwa Vietnam punya sistim perundang-undangan yang lengkap dan menyeluruh, tapi perlu  memperkuat struktur, unsur dan kualitas petugas organisasi Front. Kalau berhasil melaksanakan hal ini, akan meningkatkan peranan Front Tanah Air dalam mengawasi pelaksanaan hukum pada situasi dewasa ini./.