Panorama sidang Pemerintah periodik bulan 3/2020 (Foto: Quang Hieu/VGP)

Menteri Tenaga Kerja, Prajurit Penyandang Disabilitas dan Sosial Vietnam, Dao Ngoc Dung memberitahukan bahwa diprakirakan akan ada kira-kira 20 juta obyek yang mendapat kebijakan prioritas dan para pekerja akan mendapat kenikmatan dari paket bantuan sebesar 61.580 miliar VND.

Paket bantuan tersebut mepiluti: 6 isi bantuan langsung dengan uang tunai atau melalui Bank Kebijakan agar badan usaha bisa meminjam modal untuk memberikan gaji kepada para pekerja, dua kebijakan bantuan spesialis yang bersangkutan dengan perpanjangan memberikan asurasi sosial, memperpanjang dan membebaskan pemberian asuransi pengangguran. Di antaranya  dengan paket membantu para pekerja dan menjamin jaring pengaman sosial, Kementerian Tenaga Kerja, Prajurit Penyandang Disabilitas dan Sosial Vietnam merekomendasikan memberikan prioritas dalam memikirkan  orang-orang yang berjasa kepada revolusi, obyek –obyek yang mendapat bantuan sosial, orang yang rentan, keluarga miskin, keluarga pra-miskin, para pekerja yang ditunda kontrak kerja atau beristirahat  tanpa gaji, basis bisnis kecil, pekerja putus hubungan kerja  dan sebagainya dengan taraf bantuan uang tunai selama tiga bulan.

Sebelumnya, pada rapat Badan Harian Pemerintah untuk membahas solusi-solusi menjamin jaring pengalam sosial pada pandemi pada Selasa (31 Maret), Perdana Menteri (PM) Vietnam, Nguyen Xuan Phuc menekankan bahwa pemberlakuan paket-paket bantuan konkret kepada para obyek, terumata orang miskin, buruh yang mengalami pengangguran dan beberapa obyek lain sangat penting. Beliau mengatakan:

“Harus menjamin 4 prinsip bantuan ialah yang pertama membantu obyek-obyek yang menderita kerugian wabah Covid-19 seperti pendapatan mereka turun paling banyak, mengalami kehilangan lapangan kerja, kekurangan lapangan kerja dan tidak  menjamin kehidupan minimal. Yang kedua ialah memberikan bantuan menurut prinsip berbagi, baik  pekerja, warga, badan usaha yang terkena akibat wabah dan negara bersama-sama berbagi untuk menjamin kehidupan dasar secara minimal,  di antaranya Negara akan memberikan sebagian bantuan, mengalokasi secara sesuai antara pusat dengan daerah. Yang ketiga ialah pemerintahan basis, badan pengelola Negara, badan fungsional yang bersangkutan  mempunyai tanggung jawab menetapkan secara tepat obyek bantuan, menjamin keterbukaan dan ketransparanan, jangan terjadi situasi negatif, menyalah-gunakan kebijakan dan muncul gugatan. Dan satu prinsip lain ialah badan usaha harus bertanggung jawab terhadap masyarakat dan warga seperti mengurangi harga listrik atau, harga air, harga internet, harga telekomunikasi serta badan-badan usaha harus bertangung jawab mempertahankan para pekerja-nya”.