Panorama  sesi perbahasan tentang  beberapa isi yang masih ada perbedaan pendapat terhadap RUU mengenai Pengelolaan dan Penggunaan Harta Benda Negara (amandemen). (Foto: Van Diep/Kantor Berita Vietnam)

Juga pada Senin pagi  (29 Mei),  anggota  harian Komite Tetap MN Vietnam, Kepala Komisi Keuangan dan Anggaran Keuangan MN Nguyen Duc Hai telah mempresentasikan Laporan tentang pemaparan, penerimaan dan revisi terhadap RUU mengenai Pengelolaan dan Penggunaan Harta Benda Negara (amandemen). Menurut laporan ini, mayoritas anggota MN setuju dengan perlunya mengubah undang-undang menjadi Undang-Undang mengenai Penggunaan Harta Benda Publik

Pada sore hari itu, para anggota MN mendengarkan Laporan tentang pemaparan, penerimaan dan revisi terhadap RUU  mengenai Pariwisata (amandemen) dan membahas RUU ini. Agar pariwisata menjadi cabang ekonomi andalan, selain pengelolaan negara, dalam Undang-Undang ini perlu memanifestasikan terobosan, mengembangkan keuntungan dan andalan. Bui Thi Tho, anggota MN Vietnam dari propinsi Ha Tinh mengatakan: “Untuk melaksanakan Resolusi Sidang Pleno ke-8 KS PKV tentang pengembangan pariwisata sebagai cabang ekonomi andalan dan melaksanakan target sampai tahun 2020, pendapatan pariwisata mencapai 35 miliar dolar AS, perlu mengkongkritkan lebih lanjut lagi undang-undang tentang kebijakan prioritas. Ada kebijakan yang memprioritaskan pajak, investasi, perancangan dan pembebasan lapangan, perlu ada kebijakan yang melakukan rancangan terhadap daerah, antar-daerah. UU ini juga sebaiknya menyampaikan kepada Komite Rakyat berbagai tingkat supaya menerima tanggung jawab untuk mengeksploitasi semaksimal mungkin keuntungan yang dimiliki daerahnya”.

Ketika memberikan pendapat tentang dana bantuan pengembangan pariwisata, para anggota MN setuju dengan pembentukan dana pada latar belakang sekarang untuk membantu pengembangan pariwisata pada waktu mendatang.