(VOVworld) - Seperti yang telah kami beritakan, pada Selasa 10 Juli, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (Menlu AS) Hillary Clinton memulai kunjungan dua hari di Vietnam, sebelum menuju ke Kamboja untuk menghadiri serentetan Konferensi penting dalan rangka ASEAN. Ini untuk ketiga kalinya selama tiga tahun, Menlu Hillary Clinton melakukan kunjungan di Vietnam. Yang mendampingi Menlu AS, ada rombongan pejabat dan badan usaha AS. Pada Selasa sore 10 Juli, di Hanoi, Menlu Hillary Clinton melakukan pembicaraan dengan Menlu Vietnam Pham Binh Minh.
Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton.
( Foto: en.wikipedia.org)
Dua Menlu menyatakan kepuasan atas prestasi dalam hubungan Vietnam-AS pada waktu lalu, percaya bahwa hubungan Vietnam- AS sangat potensial untuk dikembangkan lebih lanjut lagi pada waktu mendatang, khususnya di bidang- bidang ekonomi, perdagangan, sains, teknologi, pendidikan dan pelatihan. Dua fihak juga membahas langkah-langkah kerjasama di bidang perikemanusiaan, memecahkan akibat perang. AS terus membantu semua proyek penjinakan bom dan ranjau di Vietnam. Dua fihak juga berbahas tentang mempertahankan perdamaian, kestabilan, kerjasama dan keamanan pelayaran di Laut Timur dan sepakat bahwa semua sengketa tentang kedaulatan di Laut Timur perlu dipecahkan dengan langkah damai di atas dasar hukum internasional, khususnya Konvensi PBB tentang Hukum Laut- tahun 1982, bersamaan itu mematuhi Deklarasi tentang perilaku dari semua fihak di Laut Timur (DOC) yang ditandatangani oleh ASEAN dan Tiongkok pada tahun 2002. Setelah pembicaraan, dua Menlu telah melakukan pertemuan dengan media massa Vietnam dan Internasional. Ketika mengapresiasi peranan Vietnam di kawasan, Menlu Hillary Clinton mengatakan: “
Vietnam sedang muncul sebagai pemimpin di subkawasan sungai Mekong dan kawasan ASEAN. AS menilai tinggi sumbangan Vietnam dalam memecahkan sengketa di Laut Timur secara damai. AS berharap bahwa Vietnam akan bersama dengan negara- negara ASEAN dan Tiongkok cepat menyempurnakan Kode Etik cara perilaku di Laut Timur untuk bisa memecahkan semua sengketa yang terjadi menurut hukum Internasional.”
Ketika menjawab pertanyaan wartawan Vietnam tentang langkah-langkah AS dalam mendorong akibat perang di Vietnam, Menlu Hillary Clinton mengatakan: “
Kami menaruh perhatian pada masalah ini dan AS telah meningkatkan komitmen tentang keuangan. Dalam pembicaraan hari ini, kami telah melakukan perbahasan untuk bisa mengajukan satu rencana yang lebih berjangka panjang. Tentang pencarian serdadu AS yang hilang dalam perang di Vietnam, AS menilai tinggi bantuan Vietnam selama lebih dari dua dekade ini. Sebaliknya, AS juga akan membantu Vietnam memberikan dokumen tentara Vietnam yang hilang dalam perang”.
Pada sore hari itu juga, di kota Hanoi, Perdana Menteri (PM) Vietnam Nguyen Tan Dung telah menerima Menlu AS Hillary Clinton. Menlu AS telah memberikan apresiasi terhadap prestasi-prestasi yang telah dicapai Vietnam dalam perkembangan sosial-ekonomi. Dia juga menyatakan kegembiraan akan langkah-langkah perkembangan dalam hubungan dua negara di bidang-bidang kerjasama bilateral maupun di semua forum regional dan internasional.
PM Nguyen Tan Dung menerima Menlu AS Hillary Clinton
(Foto: baodientu.chinhphu.vn)
Pada pihaknya, PM Vietnam Nguyen Tan Dung dan Menlu AS Hillary Clinton berbahas tentang perkembangan-perkembangan belakangan ini di Laut Timur dan kerjasama subkawasan sungai Mekong. Dua pihak menekankan arti pentingnya dalam mempertahankan perdamaian, kestabilan dan kerjasama, menjamin kebebasan keamanan dan keselamatan pelayaran di Laut Timur, menegaskan bahwa sengketan kedaulatan di Laut Timur harus dipecahkan dengan langkah-langkah damai, di atas dasar hukum internasional, terutama Konvensi PBBtentang Hukum Laut -1982 dan secara serius melaksanakan Deklarasi tentang perilaku dari semua pihak di Laut Timur yang menuju ke Kode Etik tentang perilaku dari semua pihak di Laut Timur (COC). Menlu AS Hillary Clinton menyatakan kekhawatiran akan perkembangan -perkembangan baru-baru ini di Laut Timur dan menegaskan: Pemerintah AS mendukung kuat hak dari semua negara pantai di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen menurut Konvensi PBB tentang Hukum Laut -1982./.
.