Menlu Bui Thanh Son Lakukan Kunjungan Resmi di Republik Federasi Jerman

(VOVWORLD) - Atas undangan Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Federasi Jerman, Annalena Baerbock, Menlu Vietnam, Bui Thanh Son melakukan kunjungan resmi di Republik Federasi Jerman dari tgl 26 hingga 27 September untuk mendorong hubungan dua negara. 
Menlu Bui Thanh Son Lakukan Kunjungan Resmi di Republik Federasi Jerman  - ảnh 1Panorama pembicaraan tersebut (Foto: VGP)

Dalam kunjungan ini, Menlu Bui Thanh Son mengadakan pembicaraan dengan Menlu Jerman, Annalena Baerbock, melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Jerman, Frank-Walter Steinmeier, Ketua Dewan Federal Jerman, Bodo Ramelow, Gubernur Negara Bagian Hessen, Boris Rhein, Sekretaris Negara Kementerian Ekonomi dan Perlindungan Iklim Jerman, Michael Kellner.

Dalam pertemuan-pertemuan antara Menlu Bui Thanh Son dengan para pemimpin Jerman, dua pihak sepakat memperhebat kerja sama di bidang-bidang baru seperti tanggapan terhadap perubahan iklim, energi terbarukan. Presiden Jerman, Frank-Walter Steinmeier dan Ketua Dewan Federal Jerman, Bodo Ramelow menganggap bahwa dua pihak memiliki banyak potensi dan ranah untuk memperhebat kerja sama tentang investasi, perdagangan, serta di bidang-bidang unggulan Jerman seperti sains teknologi, perlindungan lingkungan, dan sebagainya. Kedua pihak juga sepakat berkoordinasi untuk mengatasi semua kesulitan dalam hubungan perdagangan bilateral.

Menlu Bui Thanh Son meminta kedua pihak supaya terus menggelar secara efektif Perjanjian Perdagangan Bebas Vietnam-Uni Eropa (EVFTA). Ia menginginkan agar Parlemen Jerman akan segera menyelesaikan ratifikasi Perjanjian Proteksi Investasi Vietnam-Uni Eropa (EVIPA).

Ketika membahas beberapa masalah internasional dan regional yang menjadi minat bersama, dua pihak sepakat terus berkoordinasi efektif dan saling mendukung di berbagai organisasi dan forum multilateral, di antaranya memperhebat kerja sama ASEAN-Uni Eropa.

Tentang masalah Laut Timur, dua pihak berbagi pendirian tentang penjamian perdamaian, kestabilan, keamanan, kerja sama, dan pembangunan di kawasan, memecahkan semua perselisihan dengan langkah damai berdasarkan hukum internasional dan Piagam Perserikaan Bangsa-Bangsa. Terutama Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.

Komentar

Yang lain