Panorama lokakarya tersebut. (Foto: qdnd.vn)

Ketika berbicara di depan lokakarya ini,  Deputi Menteri Tenaga Kerja, Prajurit Disabilitas dan Sosial Vietnam, Doan Mau Diep menekankan: Menyelipkan  masalah gender dalam kebijakan-kebijakan tenaga kerja dan lapangan kerja yang berkiblat ke lapangan kerja yang berkesinambungan merupakan salah satu di antara solusi-solusi penting untuk melaksanakan komitmen-komitmen internasional  dan prioritas dari negara-negara anggota ASEAN. Di Vietnam, aktivitas-aktivitas mendorong kesetaraan gender dan melaksanakan pilar-pilar lapangan kerja telah dilakukan. Dia memberitahukan: “Di Vietnam, penyelipan kesetaraan gender dalam undang-undang merupakan tuntutan wajib yang dicantumkan dalam Undang-Undang tentang Kesetaraan  Gender. Khususnya bagi Kementerian Tenaga Kerja, Prajurit Disabilitas dan Sosial Vietnam, masalah ini telah dilaksanakan  dalam proses  menyusun dan mengamandir Undang-Undang tentang Tenaga Kerja Vietnam, Undang-Undang tentang Lapangan Kerja, Undang-Undang tentang Keselamatan Tenaga Kerja dan Undang-Undang tentang Asuransi. Proses menyusun dan mengamandir  beberapa undang-undang ini di samping mewarisi dan mengembangkan ketentuan telah diterjemahkan ke dalam praktek kehidupan, bersamaan itu juga  melengkapi ketentuan-ketentuan baru  untuk meningkatkan hasil-guna pelaksanaan Undang-Undang tentang Tenaga Kerja. Pada kenyataannya, penyelipan masalah kesetaraan gender dilaksanakan secara serius dalam semua proses  penyusunan  naskah  peraturan pelaksanaan undang-undang”.

Pada lokakarya ini, para peserta telah memberikan sumbangan pendapat, mengeluarkansolusi-solusi untuk memeriksa pelaksanaan penyelipan gender dengan kebijakan-kebijakan tentang tenaga  kerja dan lapangan kerja dalam ASEAN, tantangan dan kesulitan dalam proses pelaksanaan.