(VOVworld) – Acara pengumuman Keputusan Perdana Menteri Pemerintah dan peresmian jasa menerima dokumen dan mengembalikan hasil penanganan prosedur administrasi melalui jasa kantor pos telah diadakan pada Jumat (16/12), di kota Hanoi.



Ketika berbicara di depan acara tersebut, Deputi Perdana Menteri (PM) Vietnam, Vu Duc Dam menegaskan: “Sekarang ada kira-kira 86% jumlah prosedur administrasi harus mengarah ke pemasokan kepada rakyat secara online. Pemerintah telah menginstruksikan Kementerian Informasi dan Komunikasi supaya menggerakkan badan-badan usaha Telekomunikasi, Teknologi Informasi dan Perposan supaya bersama-sama ikut serta dalam membentuk satu portal pemasok jasa publik online untuk seluruh sistem administrasi. Badan-badan administrasi harus menterbukakan jasa-jasa diantara jumlah 124.355 jasa publik yang akan digunakan kantor pos. Hal ini sangat sulit, tapi kita harus melakukannya”.

Deputi PM Vu Duc Dam meminta kepada instansi perposan supaya melaksanakan secara baik tugas yang dilimpahkan, turut membawa sistem administrasi Negara mendekati seluruh rakyat. 

Bersangkutan dengan event ini, Deputi Perdana Menteri (Deputi PM) Pemerintah Vietnam, Vu Duc Dam, Jumat sore (16/12), memimpin sidang pleno Komisi nasional tentang penerapan teknologi. Pada sidang pleno ini, Deputi PM Vu Duc Dam menunjukkan bahwa target pemasokan jasa publik online bertujuan untuk mengabdi warga secara semakin baik, terutama warga di daerah pedalaman dan daerah pelosok; menciptakan keterbukaan dan transparansi terhadap aktivitas-aktivitas badan Negara; meningkatkan posisi Vietnam tentang E-Government.

Juga menurut Deputi PM Vu Duc Dam, sekarang Vietnam menduduki posisi ke-89 tentang Indeks pemeringatan perkembangan e-Government dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, naik 10 tingkat terbanding dengan tahun 2014. Deputi PM Vu Duc Dam meminta kepada semua kementerian, instansi dan daerah supaya menjamin keselamatan informasi jaringan internet dan bisa membuat daftar jasa-jasa publik online pada tahun 2017.