Merevisi UU mengenai Pendidikan Tinggi untuk mengejar perkembangan sains-teknologi dan sosial-ekonomi
(VOVWORLD) - Majelis Nasional (MN) Viet Nam, pada Selasa sore (12 Juni), mengadakan perbahasan di auditorium tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) amandemen atas beberapa pasal dari UU mengenai Pendidikan Tinggi dan mendengarkan laporan pemaparan yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Pelatihan Viet Nam, Phung Xuan Nha terhadap pendapat para anggota MN.
UU mengenai Pendidikan Tinggi diesahkan pada persidangan ke-3, MN angkatan XIII pada tahun 2012, merupakan UU pertama yang menyesuaikan pendidikan tinggi. Setelah 5 tahun dilaksanakan, UU mengenai Pendidikan Tinggi tahun 2012 telah memanifestasikan peranan penting yang istimewa dalam proses pengembangan pendidikan tinggi Viet Nam pada perioder integrasi internasional, menciptakan banyak perkembangan positif dalam sistim pendidikan nasional pada umumnya dan pendidikan tinggi pada khususnya.
Trieu The Hung, anggota MN dari delegasi MN Vietnam Provinsi Lam Dong mengeluarkan interpelasi pada sesi perbahasan MN (Foto: quochoi.vn) |
Trieu The Hung, anggota MN dari delegasi MN Vietnam Provinsi Lam Dong menyatakan bahwa pembaruan pendidikan tinggi akan memberikan bantuan dalam mendidik sumber daya manusia yang bertaraf tinggi demi kebutuhan perkembangan sosial-ekonomi dan intergrasi internasional. Dia mengatakan: “Seiring dengan perkembangan praktek, pendidikan tinggi telah membuat ketentuan-ketentuan UU mengenai Pendidikan Tinggi sudah tidak sesuai lagi maka saya menyetujui penyesuaian UU ini. Saya meminta supaya memerlukan kemandirian akedemik, ini merupakan titik berat yang dominan dan perlu dipecahkan secara tuntas dan implementatif dalam penyesuaian kali ini. Rancanganini juga memperhebat lebih lanjut lagi kemandirian tentang kemandirian personil dan keuangan.”
Para anggota MN bersama-sama juga meminta supaya RUU ini perlu menaruh perhatian dalam menjelaskan unit-unit pendidikan swasta dan menciptakan payung hukum, mengatasi keterbatasan-keterbatasan, memperdalam dan mengkonkritkan lebih lanjut lagi untuk menghindari duplikat dan sesuai dengan berbagai UU lain.
Pada Rabu (13 Juni), MN akan mengadakan perbahasan di auditorium tentang RUU mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (amandemen) serta mendengarkan laporan pemaparan yang disampaikan oleh Inspektor Jenderal Pemerintah Viet Nam, Le Minh Khai terhadap pendapat para anggota MN.