(VOVworld) – Revisi Undang-Undang (UU) mengenai Pers untuk mengkongkritkan semangat dan isi Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 2013, bersamaan itu menciptakan kerangka hukum supaya pers berkembang secara sehat, berhasil-guna, sesuai dengan pengarahan dan UU. Demikianlah pendapat mayoritas anggota Majelis Nasional (MN) ketika membahas Rancangan UU mengenai Pers (amandemen) pada Persidangan ke-10 MN angkatan ke-13, Kamis pagi (26/11). Isi baru dalam RUU mengenai Pers (amandemen) terbanding dengan UU mengenai Pers yang sedang berlaku ialah menambah satu bab tentang hak kebebasan pers, hak kebebasan berbicara di pers.


UU mengenai Pers kali ini direvisi menurut arah memperkuat kepemimpinan, pengelolaan Partai dan Negara menurut pedoman perkembangan berkaitan dengan pengelolaan. Para anggota MN menganggap bahwa kebebasan berbicara, kebebasan pers tetap harus menaati UUD dan UU. Tidak boleh menggunakan atau menyalahgunakan hak ini untuk merugikan kepentingan nasional atau kepentingan orang lain.

Juga pada pagi hari itu, para anggota MN melakukan pemungutan suara mengesahkan Resolusi mengenai pelaksanaan ketentuan mengenai Juri sita dan UU mengenai Tentara profesional, Buruh dan Pegawai pertahanan. 

Pada Kamis sore (26/11), dengan mayoritas suara dukungan, pada sore harinya, para anggota MN memberikan suara mengesahkan Resolusi meratifikasi Protokol amandemen terhadap Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Juga pada sore hari yang sama, Undang-Undang tentang Organisasi Badan Investigasi Pidana juga telah diesahkan. Para anggota MN Vietnam juga membahas Rancangan Undang-Undang tentang Asosiasi.