Permintaan tersebut diajukan dalam sidang pertama Majelis Tinggi Mesir, lembaga yang sementara menguasasi hak legislatif menurut Undang-Undang Dasar baru sampai pemilihan umum parlemen baru diadakan selama dua bulan lagi. Di depan Majelis Tinggi, Menteri Dalam Negeri urusan masalah-masalah parlemen Mesir, Mohammaed Mahsoub memberitahukan bahwa pemerintah Mesir akan mempersiapkan rancangan-rancangan undang-undang baru untuk dibahas oleh parlemen, diantaranya ada undang-undang pemilihan parlemen yang akan datang, undang-undang tentang pemberantasan korupsi dan undang-undang tentang penggelaran pengembalian uang dari para pejabat koruptor dibawah zaman presiden yang terguling, Hosni Mubarak. Pemerintah juga ingin menyusun undang-undang yang bersangkutan dengan taraf gaji masimal dan minimal, memperluas skala asuransi sosial, menyesuaikan media masa, menyusun undang-undang tentang kebebasan informasi yang pertama di Mesir./.