(VOVworld) Untuk meneruskan program Persidangan ke-11, Majelis Nasional (MN) Vietnam angkatan ke-13, Rabu pagi (23/3), MN berbahas di grup, memberikan pendapat pada Laporan pekerjaan masa bakti baru, diantaranya ada Laporan Presiden, Ketua Majelis Nasional, Perdana Menteri Pemerintah.

Para anggota MN berbahas di Grup
(Foto : baomoi.com)

Tentang laporan masa bakti Majelis Nasional, para anggota MN menilai tinggi pembaruan yang dilakukan MN masa bakti ini menurut arah yang semakin berhasil guna, praksis, turut membawa MN lebih dekat dengan rakyat. Do Van Duong, anggota MN dari kota Ho Chi Minh mengatakan :

“Khusus pada masa bakti ini, MN mengajukan banyak Resolusi hukum, turut menyesuaikan badan hukum, menyerang dan memundurkan kriminalitas. Tanah Air menjadi stabil secara politik dan keamanan. Pada masa baktu ini, semua acara interpelasi dan pemaparan disiarkan dan ditayangkan langsung dan menyerap perhatian mayoritas pemilih.”

Mayoritas anggota MN menilai tinggi upaya dalam manajer dan tata laksana yang dilakukan Pemeirntah dalam masa baktinya selama 5 tahun ini. Dari praktek pekerjaan Pemerintah dan PM Pemerintah masa bakti ini, beberapa anggota MN menyatakan bahwa pelajaran yang paling besar dan paling penting yalah semakin menghadapi kesulitan , Pemerintah, berbagai Kementerian, Instansi dan daerah semakin harus menjamin jaring pengaman sosial. Menghadapi situasi keasinan dan kekeringan di berbagai daerah dataran rendah Sungai Mekong, beberapa anggota meminta kepada Pemerintah supaya mengajukan program umum tentang pengelolaan air di daerah ini.

Berbahas tentang laporan Presiden Vietnam, banyak anggota menyatakan bahwa ini adalah laporan yang memanifestasikan fikiran kepala Negara, dan mengajukan banyak usulan yang praksis untuk tahap baru.

Pada sore hari yang sama, MN berbahas tentang Undang-Undang mengenai melindungi, merawat dan mendidik anak-anak (amandemen). Dalam sesi perbatasan tentang Rancangan Undang-Undang mengenai anak-anak, banyak anggota setuju mengubah nama Undang-Undang ini. Menurut itu, Undang-Undang mengenai anak-anak diubah menjadi Undang-Undang melindungi, merawat dan mendidik anak-anak (amandemen). Pengubahan nama ini memanifestasikan secara jelas hak anak-anak menurut semangat Undang-Undang Dasar tahun 2013, menjunjung tinggi hak manusia. Semua pendapat menyambut Undang-Undang ini yang telah mengkongkritkan mayoritas hak anak-anak menurut ketentutan Konvensi PBB, akan tetapi perlu menentukan secara jelas tanggung jawab mengkoordinasikan pelaksanaan hak anak-anak dan meminta kepada MN supaya mengambil pendapat tentang tarap usia anak-anak.