MN berbahas tentang Rancangan Kitab UU Hukum Perdata (Amandemen)
(VOVworld) – Pada Rabu pagi (10 Juni) menurut agenda persidangan ke-9, Majelis Nasional (MN) angkatan ke-13 berbahas tentang Rancangan Kitab Undang Undang (RUU) Kitab Hukum Perdata (amandemen). UU Hukum Perdata dianggap sebagai UU penting dalam sistem perundang-undangan yang berfokus mengatur banyak bidang dalam hubungan masyarakat yang bersangkutan dengan kehidupan rakyat sehari-hari dan badan usaha.
MN angkatan ke-13 berbahas tentang RUU
Hukum Perdata (amandemen)
(Foto : baomoi.com)
Pada sesi perbahasan, para anggota menyatakan bahwa amandemen KItab UU Hukum Perdata merupakan hal yang perlu dalam situasi sekarang untuk memenuhi tuntutan tentang pengakuan, penghormatan, perlindungan dan penjaminan hak manusia, hak warga negara; menyempurnakan institusi ekonomi pasar menurut orientasi sosialisme dan integrasi internasional.
Ketentutan tentang pembelaan hak sipil melalui badan yang berwewenang terus ditentukan dalam Kitab UU Hukum Perdata untuk menginstitusikan Undang-Undang Dasar tentang pembelaan, penjaminan hak asasi manusia dan hak warga negara. Untuk menjamin sifat implementatif dari semua ketentuan ini, beberapa anggota meminta kepada Badan penyusun supaya meneliti berbagai ketentuan dan Kitab RUU Hukum Perdata sesuai dengan Kitab UU Hukum Acara Perdata yang sesuai dengan ketentuan UUD tahun 2013./.