(VOVworld) – Para anggota Majelis Nasional (MN) Vietnam, Jumat pagi (18/11) bekerja di auditorium dan berbahas tentang Rancangan Undang-Undang tentang jalan kereta-api (amandemen) dan rancangan Resolusi tentang pelaksanaan uji coba memberikan visa elektronik kepada orang asing yang masuk Vietnam.

MN berbahas tentang Rancangan Undang-Undang tentang
jalan kereta-api (amandemen)
(Foto : quochoi,vn)

Para anggota MN telah menunjukkan masalah yang masih ada dalam waktu yang panjang dari instansi perkereta-apian, khususnya infrastruktur jalan kereta-api yang telah terbelakang. Menyetujui perlunya mengamandir undang-undang ini, tetapi  banyak anggota MN meminta harus menentukan secara jelas dan lebih lengkap prioritas perkembangan cabang ini, khususnya pekerjaan investasi agar membawa perhubungan jalan kereta-api cepat lepas dari situasi terbelakang dan lemah seperti sekarang. Menurut para anggota MN, yang mendesak ini harus memobilisasi sumber daya masyarakat untuk melakukan investasi pada proyek perhubungan jalan kereta-api titik berat, jalan kereta-api yang mampu memberikan keuntungan tinggi, mengkonektivitaskan dengan moda perhubungan yang lain.

Dengan mayoritas suara setuju, Undang-Undang tentang Keyakinan dan Agama baru saja diesahkan oleh para anggota Majelis Nasdional (MN) Vietnam pada sesi persidangan  Jumat sore (18/11). Undang-Undang ini menentukan tanggung-jawab Negara dalam menjamin hak kebebasan berkeyakinan dan kebebasan beragama, syarat mendaftarkan aktivitas agama secara terpusat, syarat mengakui organisasi keagamaan, syarat membentuk basis penđiikan agama, masuknya organisasi agama luar negeri dan lain-lain.  Kepala Departemen Kebudayaan, Pendidikan, Kepemudaan dan Anak-Anak dari Majelis Nasional Vietnam, Phan Thanh Binh mengatakan: “Komposisi rancangan Undang-Undang ini telah diteliti secara hati-hati, cermat dan pada pokoknya menjamin sifat ilmiah, ketat, menegaskan serta memanifestasikan pandangan Negara Vietnam terhadap hak kebebasan berkeyakinan dan kebebasan beragama dari manusia serta tanggung-jawab Negara dalam menjamin hak kebebasan berkeyakinan dan kebebasan beragama”.

Tentang kebebasan berkeyakinan dan kebebasan beragama untuk orang asing yang bermukim secara legal di Vietnam, Undang-Undang ini menegaskan bahwa orang asing yang bermukim secara legal di Vietnam dihormati dan diproteksi  oleh Negara Vietnam tentang kebebasan berkeyakinan dan kebebasan beragama. Mereka punya hak melakukan aktivitas agama, ikut serta dalam aktivitas keyakinan, agama, menggunakan tempat yang sah untuk melakukan aktivitas agama, mengundang para pemuda agama, biarawan untuk melakukan ritual-ritual agama,  mengajar agama, menerbitkan produk cetak tentang  agama, menggunakan peralatan agama untuk kebutuhan aktivitas agama sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Vietnam. Para pemuda agama dan biarawan yang adalah orang asing yang bermukim secara sah di Vietnam dapat melakukan pengajaran agama di basis-basis agama atau tempat yang sah lain di Vietnam.

Undang-Undang tentang Keyakinan dan Agama akan berlaku dari 1/1/2018 sebagai pengganti Peraturan tentang Keyakinan dan Agama yang akan tidak efektif sejak Undang-Undang ini berlaku.