Para anggota melakukan pemungutan suara (Foto: quochoi.vn)

Pada perbahasan ini, para anggota MN juga menyepakati perlunya memberlakukan UU mengenai Polisi Laut Viet Nam untuk menyempurnakan undang-undang tentang Pasukan Polisi Laut, turut memperkuat potensi pertahanan dan keamanan, membangun kekuatan-kekuatan di laut, mengatasi berbagai problematik dalam mengorganisasi pelaksanaan Peraturan Negara tentang Polisi Laut, Viet Nam menjamin kesatuan dalam sistim perundang-undangan sesuai dengan kebiasaan internasional, menciptakan dasar hukum yang sinkron kepada aktivitas polisi laut, memenuhi tuntutan dan tugas dalam membela kedaulatan dan hak kedaulatan serta hak yurisdiksi nasional di laut, menjaga keamanan, ketertiban, keselamatan dan lingkungan hidup, menjamin pelaksanaan hukum di laut dan tuntutan integrasi internasional. Pham Dinh Cuc, delegasi MN Vietnam dari Provinsi Ba Ria-Vung Tau menyatakan: “Saya menyutujui pemberlakuan UU mengenai Polisi Laut Viet Nam karena sekarang ini, situasi di Luat Timur masih mengalami banyak kerumitan, oleh karena itu, tugas Polisi Laut Viet Nam sangat berat dan serius. Untuk menciptakan dasar hukum yang kondusif kepada Polisi Laut Viet Nam untuk beraktivitas sesuai dengan kebiasaan hukum di dunia dan Undang-Undang Dasar Viet Nam 2013, maka pemberlakuan UU mengenai Polisi Laut Viet Nam adalah perlu dan mendesak”.

Sebelumnya, dengan dukungan mayoritas anggota, MN telah melakukan pemungutan suara mengesahkan UU mengenai Pertahanan Nasional (amandemen).

Juga pada pagi hari, MN telah mendengarkan laporan tentang pemaparan, penerimaan dan penyuntingan RUU mengenai Pertahanan Nasional (amandemen) yang disampaikan oleh Kepala Komisi Pertahanan dan Keamanan dari MN, Vo Trong Viet.

Pada sore hari itu, MN melakukan pemungutan suara mengesahkan Resolusi tentang Program penyusunan UU dan Peraturan Negara tahun 2019 dan revisi Program penyusunan UU dan Peraturan Negara tahun 2018, mengadakan perbahasan di auditorium tentang RUU mengenai Cocok Tanam.