(VOVWorld) – Pada Senin pagi 4 Juni, dengan dipimpin Wakil Ketua Majelis Nasional (MN) Vietnam, Uong Chu Luu, para anggota MN Vietnam berbahas tentang proyek terus memperbarui dan meningkatkan kualitas dan hasil guna aktivitas MN. Semua anggota MN sepakat dengan penyusunan proyek tersebut guna memenuhi tuntutan membangun Negara Hukum Sosialis Vietnam yang milik rakyat, oleh rakyat dan demi rakyat, menjamin supaya MN benar-benar menjadi lembaga perwakilan tertinggi dari rakyat dan badan kekuasaan negara yang tertinggi.


Para anggota MN juga menekankan bahwa harus memperkuat aktivitas interpelasi dalam sidang Komite Tetap MN, aktivitas presentasi di depan Dewan Bangsa-Bangsa dan semua Komisi MN antara dua persidangan. Tentang aktivitas kontak dengan pemilih, mayoritas anggota MN berpendapat bahwa harus mengorganisasi banyak bentuk kontak dengan pemilih seperti melakukan kontak dengan pemilih di tempat pemilihan, tempat pencalonan, tempat tinggal, tempat kerja; melakukan kontak dengan pemilih menurut tema spesial, bidang, orang dan wilayah yang mendapat perhatian anggota MN.

Pada Senin sore 4 Juni, para anggota MN berbahas di grupg-grup tentang Rancangan Amandemen Undang-Undang tentang Penerbitan. Kebijakan mengembangkan peneritan; pengelolaan negara tentang aktivitas penerbitan; pola, balai penerbitan; konektivitas penerbitan internasional, pengedaran karya, dll merupakan isi-isi yang dibahas para anggota MN. 

Mayoritas anggota MN sepakat untuk cepat memberlakukan Rancangan Amandemen Undang-Undang tentang Penerbitan guna menyempurnakan hubungan-hubungan yang baru muncul dalam aktivitas penerbitan, bersamaan itu menciptakan syarat bagi bidang penerbitan supaya terus berkembang, memenuhi secara baik tugas pengarahan kebudayaan – ideologi dan pengembangan sosial - ekonomi. Beberapa anggota MN mengusulkan supaya jangan mempersempit pendiri balai penerbitan untuk mengembangkan sumber-sumber daya masyarakat untuk melakukan investasi pada penerbitan. 

Nguyen Van Rinh, anggota MN Vietnam provinsi Hai Duong mengatakan: “Saya banyak berfikir tentang pengelolaan negara, harus memperjelas badan-badan pengelolaan dan isi pengelolaan dan memperkuat kekeuatan pengelolaan negara secara lebih efektif. Pengelolaan negara terhadap aktivitas penerbitan menyebutkan bahwa Kementerian Informasi dan Komunikasi, semua kementerian, badan setingkat kementerian, Komite Rakyat provinsi dan kota harus bertanggung jawab melakukan penerbitan menurut pembagian tingkat yang diberikan pemerintah. Saya meminta agar harus mengemukakan secara kongkrit sampai dimana tanggung jawab provinsi, sampai dimana pengelolaan kementerian dan badan setingkat kementerian untuk menghindari kesimpang-siuran sehingga menyebabkan kasus satu hasil cetakan dikelola dan disensur oleh banyak badan”./.