(VOVworld) – Untuk melanjutkan Persidangan ke-8, Majelis Nasional (MN) Vietnam ke-13, pada Rabu sore (12 November), MN melakukan perbahasan di grup tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai wajib militer (amandemen). Beberapa anggota MN berpendapat: Untuk menjamin sifat konstitusional, keabsahan dan kepentingan warga negara, RUU ini juga menentukan secara kongkrit waktu agar setelah warga negara menyelesaikan wajib militer, tapi karena sesuatu alasan terus masuk tentara, bagaimana mereka akan mendapatkan kebijakan. Juga pada sore harinya, MN membahas UU mengenai keselamatan dan sanitasi kerja.

Pada pagi hari, MN melakukan Sidang Pleno di Aula, berbahas tentang RUU mengenai Front Tanah Air Vietnam (amandemen). Para anggota MN menyetujui perlunya mengamandir secara mendasar dan komprehensif UU mengenai Front Tanah Air Vietnam guna mengkongkritkan ketentuan baru dari Undang-Undang Dasar yang bersangkutan dengan Front Tanah Air Vietnam, mengatasi kekurangan, problematik dalam praktek pelaksanaan UU, menciptakan dasar hukum dan syarat yang perlu untuk aktivitas Front Tanah Air Vietnam pada waktu mendatang.

Untuk terus mengembangkan dan meningkatkan peranan dan tanggung jawab Front Tanah Air Vietnam, RUU ini perlu lebih menjelaskan mekanisme agar Front Tanah Air ikut memberikan sumbangan pendapat kepada Negara, melaksanakan pengawasan, penyanggahan sosial. Bersamaan itu, perlu menegaskan secara jelas sifat pengawasan, penyanggahan Front Tanah Air Vietnam di atas prinsip pengawasan Front Tanah Air yang bersifat kerakyatan.

Juga pada pagi harinya, MN Vietnam mendengarkan Pemaparan dan Laporan verifikasi tentang RUU mengenai keselamatan dan sanitasi kerja./.