Ilustrasi (Foto: quochoi.vn)

UU mengenai Pelaksanaan Hukuman Pidana tahun 2010 telah diesahkan oleh MN angkatan XII pada persidangan ke-7, pada 17/6/2010, dan berlaku pada 1/7/2011. Melalui masa lebih dari 8 tahun pelaksanaan, UU ini telah menjamin keadilan hukum dan pelaksanaan kebijakan toleransi dan kemanusiaan dari Partai dan Negara dalam mendidik dan mereedukasi para nara pidana. Melalui perbahasan, mayoritas anggota MN menganggap bahwa revisi dan penyempurnaan UU mengenai Pelaksanaan Hukuman Pidana tahun 2010 sangat perlu guna mengkongkritkan ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan hak manusia dan hak warga negara, sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 2013 dalam UU mengenai Pelaksanaan Hukuman Pidana.

Ketika memberikan pendapat tentang rezim kerja untuk para nara pidana, para anggota MN menganggap bahwa hal ini akan menciptakan syarat untuk mereedukasi para nara pidana menjadi orang yang berguna untuk masyarakat.

Selain itu, banyak pendapat meminta kepada badan pemimpin penyusunan supaya terus meninjau dan menyempurnakan teknik legislatif, terutama meninjau ketentuan-ketentuan untuk menjamin kesatuan dalam sistem perundang-undangan Viet Nam.