MN membahas RUU mengenai Pencegahan dan Pemberantas Korupsi pada Rabu (13 Juni) (Foto; quochoi.vn)

Para anggota MN menyatakan bahwa RUU mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi telah menginstitusikan bimbingan dan pengarahan dari Partai Komunis dalam menyusun UU, di atas dasar hasil evaluasi selama 10 tahun melaksanakan UU ini. Banyak ketentuan dari RUU ini disesuaikan supaya implementatif dan supaya sesuai dengan kenyataan, menjadi sinkron dengan sistim perundang-undangan yang sekarang ini berlaku. Be Minh Duc, anggota MN dari Provinsi Cao Bang mengajukan pendapat: “Saya pada pokoknya menyetujui revisi UU mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi kali ini dan Laporan verifikasi yang disampaikan oleh Komisi Hukum MN. Pemberlakuan UU mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (amandemen) sangat perlu, ini merupakan instrumen hukum, merupakan dasar bagi badan-badan pembela hukum dan bagi seluruh rakyat dalam pekerjaan mencegah dan memberantas korupsi secara efektif. Saya menyetujui perluasan skala revisi dari RUU ini ke sektor di luar negeri, sesuai dengan kecenderungan internasional dan tuntutan tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi pada situasi sekarang ini”.

Banyak pendapat anggota MN menyatakan bahwa UU mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi merupakan RUU yang sangat penting, berpengaruh terhadap banyak segi kehidupan masyarakat, maka perlu dinilai dan dipertimbangkan secara teliti untuk meningkatkan efektivitas pekerjaan pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Untuk melaksanakan program legislasi tahun 2017, pada persidangan ke-4 (10/2017), MN telah membahas dan memberikan pendapat kepada RUU mengenai Pencegahan dan Pemberantas Korupsi (amandemen). Karena ada banyak pendapat tentang isi besar dari RUU ini dan banyak anggota MN menyatakan bahwa ini merupakan RUU yang penting, mendapat perhatian khusus dari para pemilih serta masih ada banyak masalah yang perlu, dipelajari dan direvisi, oleh karena itu meminta kepada MN supaya mempelajari dan mengesahkannya dalam 3 persidangan MN.