Panorama satu persidangan MN Vietnam (Ilustrasi) (Foto: VNV)

Ketika menyampaikan Laporan pemaparan, penerimaan dan penyuntingan terhadap UU amandemen atas  beberapa pasal dari UU mengenai Pendidikan Tinggi, Kepala Komisi Kebudayaan, Pendidikan, Pemuda dan Anak-Anak dari MN Vietnam, Phan Thanh Binh, memberitahukan bahwa nama dan skala penyesuaian serta peta jalan  pengesahan RUU tersebut telah diesahkan di Persidangan ke-3 MN Vietnam. Melalui perbahasan di Persidangan ke-5 MN Vietnam, di sesi-sesi ke-26 dan ke-27 Komite Tetap MN Vietnam dan di Konferensi anggota penuh waktu dari MN (bulan 9/2018) serta sumbangan pendapat dari rombongan-rombongan anggota MN, mayoritas pendapat juga menyepakati isi dan skala amandemen serta menyatakan bahwa RUU ini memenuhi tuntutan, bisa disampaikan kepada MN untuk ditinjau dan diesahkan. Pada kenyataannya, meskipun punya hubungan erat dengan UU mengenai Pendidikan, tapi UU mengenai Pendidikan Tinggi harus menaati prinsip dan prosedur dasar tentang pendidikan dan pelatihan, isi-isi antara dua RUU tersebut pada pokoknya telah disatukan, tidak ada persen tangan  dan kontradiksi. Phan Thanh Binh,  Kepala Komisi Kebudayaan, Pendidikan, Pemuda dan Anak-Anak MN Vietnam menegaskan :

“Pengesahan UU mengenai Pendidikan Tinggi di persidangan kali ini sangat perlu untuk menciptakan payung hukum secara tepat waktu bagi basis-basis pendidikan tinggi guna mengembangkan kemendirian, turut membarui dan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi secara substantif.  Komite Tetap MN Vietnam menilai bahwa amandemen dan penyempurnaan UU mengenai Pendidikan Tinggi kali ini berfokus memperluas skala dan meningkatkan efektivitas kebijakan-kebijakan kemandirian pendidikan tinggi dalam UU sekarang dan menyunting isi-isi lain yang bersangkutan guna  menjamin kesatuan  dalam pelaksanakannya tanpa mengubah komposisi dan struktur UU  tersebut. Kebijakan-kebijakan lain pada pokoknya masih sesuai dengan praktek. Oleh karena itu, Komite Tetap MN Vietnam meminta supaya tidak mengubah skala penyesuaian RUU tersebut.”

Pada sore hari yang sama, MN mendengarkan Laporan pemaparan, penerimaan dan penyuntingan tentang RUU mengenai Pasukan Keamanan Publik Rakyat (amandemen) dan membahas RUU tersebut.

Kepala Komisi Pertahanan dan Keamanan dari MN Vietnam, Vo Trong Viet menyampaikan Laporan tersebut (Foto: quochoi.vn)

Ketika menyampaikan Laporan pemaparan, penerimaan dan penyuntingan terhadap RUU mengenai Pasukan Keamanan Publik Rakyat  (amandemen), Kepala Komisi Pertahanan dan Keamanan dari MN Vietnam, Vo Trong Viet memberitahukan:

“Komite Tetap MN Vietnam melihat bahwa pelaksanaan tugas perjuangan  mencegah dan memberantas pelanggaran undang-undang telah dilimpahkan kepada banyak kementerian, instansi dan pasukan fungsional untuk dilaksanakan. Namun, menurut kesimpulan dan penilaian,  maka Pasukan Keamanan Publik Rakyat merupakan pasukan yang secara langsung dan permanen berjuang mencegah dan memberantas pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, hal penetapan  Pasukan Keamanan Publik Rakyat memainkan peranan poros  dalam perjuangan  mencegah dan memberantas pelanggaran terhadao undang-undang sesuai dengan kenyataan dan satu dengan ketentuan undang-undang yang bersangkutan.”

Melalui perbahasan, para anggota menyepakati amandemen dan penyesuaian UU mengenai Pasukan Keamanan Publik Rakyat 2014 untuk menginstitusikan pandangan tentang pembaruan dan pembenahan  mesin aparat Kementerian Keamanan Publik Rakyat  yang ramping, beraktivitas secara berhasil-guna dan berdaya-guna, memenuhi tuntutan menjaga keamanan nasional dan mempertahankan ketertiban dan keselamatan sosial pada situasi baru.