MN terus membahas masalah pencegahan dan pemberantasan korupsi dan kriminalitas
(VOVworld) – Mencegah dan memberantas pelanggaran hukum dan kriminalitas serta mencegah dan memberantas korupsi 2012 merupakan dua topik utama yang terus dibahas oleh para anggota Majelis Nasional (MN) pada Jumat pagi (2 November). Untuk menciptakan perubahan yang kuat dengan efektivitas yang tinggi dalam perjuangan memberantas semua jenis kriminalitas, para anggota MN berpendapat bahwa perlu memperkuat sosialisasi pendidikan, mengembangkan kekuatan terpadu dari seluruh sistim politik, masyarakat dan semua lapisan rakyat untuk ikut mencegah, menemukan dan melawan semua jenis kriminalitas dan kebobrokan sosial.
Sidang Pleno ke-4 MN Vietnam
(Foto: truongsahoangsa.info)
Di samping itu, perlu melipat-gandakan semua pola pencegahan dan pemberantasan kriminalitas baru yang efektif seperti pasukan polisi khusus 141 di kota Hanoi.
Menurut Truong Trong Nghia, anggota MN Vietnam kota Ho Chi Minh, dalam mencegah dan memberantas korupsi harus menaruh perhatian khusus pada kapabilitas politik, watak moral dari para pemegang jabatan penting dalam aparatur administrasi Negara.
Anggota MN Vietnam kota Ho Chi Minh, Truong Trong Nghia
(Foto: truongsahoangsa.info)
Bapak Truong Trong Nghia mengatakan
“Jika pemimpin adalah orang yang bersih, adil dan punya moral yang baik, maka mereka akan dengan tegas memberantas korupsi. Dengan demikian, dia akan menghimpun para kader bersih yang lain. Mereka akan dengan sepenuh hati dan sekuat tenaga memberantas korupsi. Ini merupakan satu faktor vital. Selama kita belum dapat melakukan hal ini maka kita tidak akan mendapat kepercayaan rakyat dalam mencegah dan memberantas korupsi”.
Pada Jumat sore (2 November) MN Vietnm telah berbahas di grup-grup tentang rancangan amandemen atas Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.Rancangan amandemen atas Undang-Undang ini telah diumumkan untuk mengambil pendapat dari rakyat dan disampaikan kepada MN untuk diesahkan pada persidangan ke-4 MN kali ini. Ini adalah satu rancangan Undang-Undang dengan ketentuan-ketentuan yang bersifat implementatif, sanksinya cukup kuat danmembatasi semaksimal mungkin kelemahan-kelemahan bisa disalahgunakan oleh pelaku kriminalitas.Rancangan Undang-Undang ini berfokus pada amandemen atas ketentuan tentang menterbukakan hasil pelaporan harta benda, penghasilan di tempat kerja dan tempa tinggal, pendapatan dari kader dan anggota partai, pegawai negara, pejabat negara. Tentang pola Badan Pengarahan Pusat tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi, Wakil Ketua MN Vietnam Huynh Ngoc Son, anggota MN Vietnam dari kota Da Nang mengatakan: “Resolusi Sidang Pleno ke-5 KS PKV telah mengesahkan: Badan Pengarahan Pusat tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi dipindah ke Polit Biro Komite Sentral Partai Komunis Vietnam yang dikepalai oleh Sekretaris Jenderal KS PKV. Sedangkan Badan pengarahan di tingkat provinsi dan kota tidak ada lagi. Saya mendukung masalah tersebut karena itu cukup kuat, bisa berhak menangani-nya tepat waktu dan bersifat menangkal”
Beberapa anggota pemerintah juga menjawab beberapa masalah yang diperhatikan oleh anggota MN dan pemilih. Menteri Hukum Ha Hung Cuong berfokus memberikan keterangan tentang pemecahan atas kasus-kasus hukuman yang masih belum ditangani. Inspektorat Jenderal Pemerintah Huynh Phong Tranh memberikan jawaban pekerjaan investigasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi./.