(VOVworld) - Untuk melanjutkan persidangan ke-4 Majelis Nasional (MN) Vietnam, angkatan ke-13, pada Senin (19 November), MN Vietnam telah membahas rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan (amandemen)

Para anggota MN  sependapat dengan rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan (amandemen) yang antara lain menentukan: tanah dimilik seluruh negeri,  Negara menjadi  wakil pemilik.

Tentang ketentuan harga tanah, para anggota MN menyetujui bahwa penetapan harga tanah harus dijamin secara harmonis antara kepentingan Negara dan kepentingan rakyat yang tanahnya harus ditarik kembali ke Negara serta kepentingan investor. Ketika memberikan santunan jika tanah ditarik kembali ke Negara harus dilakukan secara demokratis, terbuka, obyektif, adil dan dan sesuai dengan kenyataan.

Beberapa anggota Majelis Nasional menyatakan bahwa penggunaan tanah di banyak daerah masih boros, hasil-gunanya rendah, korupsi dan penyelewengan di bidang ini masih besar. Masalah mengamandir Undang-Undang ini harus menjamin pemanfaatan dan penggunaannya secara hemat dan berhasil-guna, pengembangan semaksimal mungkin potensi dan sumber daya pertanahan untuk mengembangkan sosial-ekonomi; meningkatkan daya-guna dan hasil-guna manajemen Negara tentang pertanahan dari pusat sampai daerah.


Nyonya Nguyen Thanh Hai, anggota Majelis Nasional Vietnam dari provinsi Hoa Binh mengajukan pendapat:“Saya meminta supaya Rancangan Amandemen Undang-Undang tentang Pertanahan perlu memanifestasikan lagi pembaruan secara mendasar proses dan mekanisme mengambil  pendapat dari para ilmuwan, pakar dan massa rakyat tentang perancangan penggunaan tanah. Bersamaan itu, perlu mempunyai ketentuan tambahan dalam Rancangan Amandemen Undang-Undang tentang Pertanahan mengenai nilai hukum pengambilan pendapat rakyat maupun tanggung-jawab dalam menerima dan memberikan paparan tentang penyusunan perancangan, rencana penggunaan dari badan penyusun kepada rakyat. Perlu menetapkan mekanisme dialog, melakukan pertukaran permanen antara badan penyusun dengan orang-orang yang turut memberikan  pendapat kepada rancangan semua naskah hukum di bidang pertanahan”.

         Perbahasan mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan (amandemen) tersebut disiarakan dan ditayangkan oleh Radio Suara Vietnam dan Televisi Vietnam./.