(VOVworld) - Laporan Pemerintah Vietnam tentang hasil pelaksanaan semua resolusi Majelis Nasional (MN) setalah pelaksanaan acara interpelasi dan jawaban  interpelasi di 3 persidangan MN belakangan ini yang dipresentasikan oleh Deputi Perdana Menteri Nguyen Xuan Phuc pada Selasa pagi (19 November) tentang banyak bidang pertanian, pedesaan, kebudayaan, olahraga  pariwisata dan kebijakan tunjangan untuk kaum miskin,  obyek yang mendapat kebijakan prioritas.

Ketika berbahas tentang isi laporan, para anggota Majelis  memberikan apresiasi terhadap perubahan positif dalam pengarahan Pemerintah dan semua Kementerian dan instansi dalam melaksanakan isi interpelasi. Tapi menurut beberapa anggota Majelis, tetap masih ada isi-isi yang belum dipelajari dan dipecahkan seperti industri, perdagangan, pertanian, kesehatan, investasi, hydrolistrik. Salah satu diantara masalah-masalah yang muncul ialah memberikan bantuan kepada rakyat di daerah-daerah hydrolistrik, tempat yang punya prosentasi kepala keluarga miskin sangat tinggi. Tentang masalah tunggakan utang dalam pembangunan dasar, Menteri Perencanaan dan Investasi Bu Quang Vinh memberitahukan: “Bisa dikatakan, dalam waktu pendek, ada  perubahan yang sangat kuat. Utang dalam pembangunan dasar dari VND 85 triliun menjadi hanya tinggal VND 42 triliun. Ini merupakan upaya sangat besar yang dilakukan oleh Pemerintah, semua kementerian, instansi dan daerah. Tercapainya hal ini adalah karena memberlakukan sanksi kuat. Kami percaya bahwa sampai tahun 2015, secara pada pokoknya akan mengontrol situasi  utang  dalam  pembangunan dasar”.

Pada perbahasan ini, Deputi Perdana Menteri Vietnam, Nguyen Xuan Phuc menunjukanpeklerjaan- pekerjaan yang akan dilakukan Pemerintah untuk melaksanakan semua Resolusi MN. Dia mengatakan: "Pertama- tama, terus menyusun kebijakan  dan undang-undang dengan  tepat waktu. Kedua yalah perlu ada solusi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam produksi pertanian. Ketiga yalah secara serius melakukan ketertiban dan disiplin administrasi. Ke-empat yalah mengkombinasikan tanggung jawab antara Pusat dan daerah dalam pelaksanaan semua target yang sudah ditetapkan Majelis Nasional. Ke-lima yalah menjunjung tinggi moral masyarakat. Akhirnya, tentang masalah- masalah kongkrit, misalnya pemukiman kembali hydrio listrik, pelepasan banjir, Pemerintah akan meminta kepada semua kementerian dan instansi supaya menangani-nya lebih cepat untuk melaporkan kepada Majelis Nasional”./.