(VOVworld) – Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan (Amandemen) dibahas para anggota Majelis Nasional (MN) Vietnam pada sidang pada Rabu pagi (6 November). Ada 17 di antara 58 anggota MN yang mendaftarkan telah membacakan pandangannya tentang banyak isi Rancangan Undang-Undang ini yang masih ada banyak perbedaan pendapat, terutama di sekitar masalah penarikan kembali tanah dan harga tanah.

         Para anggota majelis memberikan kesepakatan tinggi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang  Pertanahan (amandemen) yang diajukan kepada MN kali ini telah menambahkan banyak sumbangan pendapat dari para anggota majelis dan rakyat seluruh negeri. Banyak anggota majelis menganggap bahwa menetapkan bahwa tanah adalah milik ketentuan pertanahan yang dimiliki seluruh rakyat dan Negara menjadi wakil kepemilikan dan menjadi pengelola tunggal adalah perlu, menjamin kesepakatan spiritual dan sumber daya materiil, mencegah bahaya pelanggaran kedaulatan negara.

           Dang Thi My Huong, anggota MN dari provinsi Binh Thuan menekankan bahwa ketentuan tentang harga tanah belum bisa memecahkan keinginan rakyat yang tanahnya ditarik kembali. Dia mengatakan: “Menetapkan harga tanah ketika ditarik kembali oleh Negara harus memperhitungkan  keuntungan yang terbentuk pada masa depan pada saat hal kepemilikan tanah rakyat ditarik kembali, bagaimana agar uang kompensasi harus menjamin kepada rakyat punya kehidupan yang sama atau lebih baik daripada masa sebelumnya”.

Para anggota MN berbahas tentang Rancangan Undang-Undang Pertanahan (Amandemen)
(Foto: hanoimoi.com.vn)

        Ketika menyinggung urutan dan prosedur penarikan tanah, beberapa anggota majelis  menganggap bahwa Rancangan Undang-Undang ini perlu menentukan waktu terhadap pembuatan dan verifikasi pemberian kompensasi, membantu pemukiman kembali agar bisa menjamin tepat waktunya, supaya jangan berpengaruh terhadap kehidupan rakyat.

         Tentang batas waktu penyerahan tanah, Ibu Nguyen Thi Hong Ha, anggota MN dari kota Hanoi mengatakan: “Perlu menentukan waktu pemeriksaan periodik 5 tahun atau 10 tahun sekali untuk menemukan dan menyesuaikan kasus-kasus seperti: tanah diberikan kepada orang yang telah meninggal, orang yang tidak punya kebutuhan penggunaan atau menggunakan-nya secara tidak benar untuk  menjamin penghematan dan menghindari keborosan dan kehilangan anggaran keuangan dalam pengelolaan tanah”.

         Direncanakan, setelah Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan (amandemen) disunting dan ditambah dengan sumbangan pendapat para anggota  majelis akan diesahkan pada 29 November ini./.