MN Vietnam berbahas tentang restrukturisasi perekonomian


(VOVworld) – Untuk melanjutkan Persidangan ke-8 Majelis Nasional (MN) Vietnam angkatan ke-13, pada hari Sabtu (1 November), para anggota MN berfokus membahas 3 bidang kunci yaitu restrukturisasi investasi publik, restrukturisasi sistim perbankan dan restrukturisasi badan-badan usaha milik negara.

MN Vietnam berbahas tentang restrukturisasi perekonomian - ảnh 1

Persidangan ke-8 MN Vietnam angkatan ke-13
(Foto: nguyentandung.org)

Para anggota MN mencatat bahwa setelah 3 tahun dilaksanakan, restrukturisasi perekonomian telah mendatangkan hasil permulaan. Badan-badan usaha milik negara telah dibenahi dan dideregulasikan, dipusatkan hanya pada bidang bisnis utama saja. Kemampuan likuiditas dan menjamin keselamatan utang yang bermasalah dari organisasi-organisasi perkreditan telah diperbaiki. Akan tetapi, restrukturisasi perekonomian belum menyeluruh, belum sinkron dan beberapa daerah masih menggelarkan restrukturisasi secara lambat. Hingga kini apa yang dicapai masih sangat jauh terbanding dengan target meningkatkan daya saing dan perkembangan yang berkesinambungan. Ketika mengungkapkan peseronisasi grup dan perubahaan umum, Than Duc Nam, anggota MN dari kota Da Nang menyambut baik tekad Perdana Menteri yang membimbing harus melakukan peseronisasi lebih dari 400.000 badan usaha milik negara  dalam waktu dua tahun 2014 dan 2015, diantaranya akan menerapkan banyak langkah kuat termasuk juga mengganti pimpinan kalau mereka menunda peseronisasi.

Di bidang restrukturisasi investasi publik, selama 3 tahun ini, Vietnam memusatkan modal kepada proyek-proyek titik berat, menghindari pemencaran modal. Tentang institusi dan sistim perundang-undangan tentang investasi publik selangkah demi selangkah terbentuk, turut mengelola dan meningkatkan investasi. Akan tetapi, pemberlakuan kerangka hukum untuk melaksanakan restrukturisasi investasi publik masih lambat. Hoang Dang Quang, anggota MN dari provinsi Quang Binh (Vietnam Tengah) meminta “Terus menyempurnakan institusi hukum tentang restrukturisasi investasi publik. Yang mendesak, memberlakukan naskah bimbingan pelaksanaan semua undang-undang yang bersangkutan, membangun proyek umum tentang restrukturisasi investasi publik untuk menetapkan peta jalan dan langkah yang kongkrit guna menciptakan kemudahan terhadap pekerjaan manajemen dan pembimbingan. Kedua ialah restrukturisasi investasi publik perlu mencapai perubahan kuat tentang cara berpikir dan pandangan, meneliti mekanisme memperluas semua bentuk investasi untuk merangsang partisipasi sektor swasta dalam investasi”.

Tentang restrukturisasi sistim perbankan, banyak pendapat menyatakan bahwa utang yang bermasalah belum berkurang secara berkesinambungan, manajemen bank masih lemah, kepercayaan pada pasar merosot. Dalam menghadapi situasi ini, para anggota MN meminta kepada Pemerintah supaya menegakkan lingkungan ekonomi makro yang stabil dan berkesinambungan, mempercepat perancangan kembali semua proyek real estate untuk mengatasi situasi kebekuan, cepat mengamandemen semua ketentuan sekarang, menjamin supaya semua bidang pengelolaan, pertanahan dan lain-lain bisa sinkron./.


Komentar

Yang lain