(VOVworld) - Untum melanjutkan persidangan ke-8 Majelis Nasional (MN) Vietnam angkatan ke-13, pada Senin pagi (10 November), MN mengadakan sidang pleno di Aula untuk mendengarkan laporan tentang pemaparan dan penerimaan perubahan redaksi atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Investasi (amandemen) dan membahas beberapa isi yang masih ada perbedaan pendapat tentang RUU ini.

Laporan tersebut  menunjukkan:  Di atas dasar pendapat-pendapat yang diberikan para anggota MN, Komite Tetap MN telah memberikan bimbingan kepada badan-badan yang bersangkutan supaya menghimpun dan memeriksa dan menyusun daftar cabang dan kejuruan yang dilarang melakukan investasi dan bisnis dan daftar  cabang dan kejuruan  untuk bisa melakukan investasi dan bisnis dengan syarat menurut prinsip: Memeriksa, menyingkirkan ketentuan-ketentuan yang sama dengan daftar cabang dan kejuruan yang dilarang melakukan investasi menurut UU tentang Investasi, daftar bidang-bidang yang dilarang melakukan investasi menurut UU tentang Investasi, daftar komuditas dan jasa yang dilarang melakukan investasi menurut UU tentang Perdagangan dan beberbagai cabang dan kejuruan yang dilarang melakukan investasi dan bisnis dalam naskah-naksah peraturan pelaknaaan Undng-Undang  yang lain. Bersamaan itu, menyatukan daftar-daftar ini  untuk menentukan berbagai cabang dan investasi yang dilarang melakukan investasi dan bisnis.

Pada Senin pagi (10 November), MN berbahas tentang beberapa isi yang masih ada perbedaan pendapat  tentang RUU tentang Investasi (amandemen).

Pada Senin sore (10 November),  89,54%  anggota Majelis Nasional  telah sepakat mengesahkan resolusi tentang rencana pengembangan sosial-ekonomi tahun 2015. 

Menurut itu, Vietnam berusaha mencapai pertumbuhan GDP sebesar 6,2% yaitu lebih tinggi terbanding dengan tahun 2014, laju peningkatan harga konsumsi (CPI) sebesar kira-kira 5%, prosentase kepala keluarga miskin berkurang dari 1,7% sampai 2%, menciptakan lapangan kerja untuk kira-kira 1,6 juta pekerja.

Untuk melaksanakan semua target tersebut, MN meminta kepada Pemerintah supaya berfokus menggelarkan secara gigih dan efektif semua terobosan strategis, merekonstrukturisasi perekonomian yang dikaitkan dengan memindahkan pola pertumbuhan, melakukan reformasi administrasi secara kuat.

Selanjutnya, para anggota MN memberikan suara untuk mengesahkan resolusi tentang rancangan anggaran keuangan negara tahun 2015 dengan prosentase defisit anggaran keuangan negara sebesar 5%.

Pada sore harinya, ketika berbahas tentang Rancangan Undang-Undang tentang  Badan Usaha (amandemen), beberapa anggota MN menyatakan bahwa aksentuasi Rancangan Undang-Undang ini ialah telah berhasil memindahkan ketentuan-ketentuan tentang cabang dan bidang yang dilarang melakukan bisnis dan investasi maupun cabang bisnis yang punya syarat ke Undang-Undang tentang Investasi untuk menjamin sifat tunggal dari seluruh sistim perundang-undangan tentang bisnis.

Juga pada perbahasan ini, beberapa anggota MN meminta kepada Pemerintah supaya cepat memberlakukan syarat-syarat bisnis sebelum tanggal 1 Juli tahun 2015 (sama waktu berlakunya undang-undang ini agar para investor tidak harus tunggu-menunggu dan merekomendasikan supaya harus punya ketentuan yang ketat terhadap proyek-proyek yang menggunakan banyak sumber daya alam dan energi yang langka./.