MN Vietnam berbahas tentang tiga Rancangan Undang-Undang

(VOVworld) - Untuk meneruskan agenda  Persidangan ke-3 Majelis Nasional  Vietnam angkatan ke-13, pada  Rabu pagi 6 Juni, para anggota MN  berbahas di grup-grup tentang Rancangan Amandemen Undang-Undang atas beberapa pasal dari Undang-Undang tentang  Pengacara dan Rancangan amandemen Undang- Undang atas beberapa pasal dari Undang-Undang tentang Perlistrikan.

MN Vietnam berbahas  tentang tiga Rancangan Undang-Undang - ảnh 1

Persidangan ke-3 MN Vietnam angkatan ke-13.

(Foto: Ilustrasi)


Tentang Rancangan amandemen Undang- Undang atas beberapa pasal  dari Undang-Undang tentang Pengacara, banyak pendapat mengatakan bahwa jangan mengizinkan pegawai negeri melakukan praktek pengacara, karena hal ini bisa berpengaruh terhadap sifat obyektif dari  barisan pengacara, menciptakan satu bagian pengacara dan pegawai negeri yang tidak sepenuh hati pada pekerjaan-nya dan sesuai dengan kebiasaan internasional. Ibu Tran Thi Hoa Sinh, anggota MN Vietnam dari  propinsi Lang Son mengatakan: "Pada situasi sekarang ini, pengacara harus ditingkatkan  tarap pengetahuan dan kemampuan-nya. Ketika  melakukan pembelaan dalam semua kasus gugatan, dan tuduhan internasional, pengacara Vietnam belum cukup syarat untuk berpartisipasi pada kasus besar. Ada beberapa isi dalam Undang-Undang tahun 2006 yang sudah tidak sesuai lagi yang perlu diamandir yang pertama yalah memperluas hak pangacara dan yang kedua yalah memperluas pola dan organisasi pengacara".

Terhadap Rancangan amandemen Undang-Undang atas  beberapa pasal dari Undang-Undang tentang Perlistrikan, mayoritas  anggota MN mengatakan bahwa cabang perlistrikan sekarang ini masih memegang monopoli. Banyak pendapat sepakat tetap mempertahankan perancangan perkembangan perlistrikan negara, membuat perancangan tentang perkembangan perlistrikan propinsi dan kota di Pusat serta menghapuskan perancangan perlistrikan tingkat kabupaten.

Pada hari yang sama, para anggota MN Vietnam berbahas di gurup-grup tentang  rancangan amandemen Undang-Undang tentang Koperasi.  Para anggota MN   menegaskan  watak koperasi  berbeda dengan  badan usaha  pada  tujuan pembentukannya, hubungan  kepemilikan, hubungan ekonomi. Beberapa anggota MN  meminta  agar memperjelas  pola organisasi  koperasi  tipe baru terbanding dengan  koperasi tipe lama. Menurut itu,  pola organisasi  koperasi  tipe  baru  ialah organisasi  dengan  sukarela  bekerjasama untuk saling membantu, memenuhi kebutuhan  bersama tentang produk dan jasa  untuk diri sendiri.  Le Dac Lam, anggota  MN Vietnam dari provinsi Binh Thuan memberitahukan: “Terbanding dengan badan usaha, keperasi  tidak  lebih dari badan usaha dalam hal ekonomi, tapi  hasil-guna sosial dari koperasi  sangat besar seperti memecahkan masalah lapangan kerja, pendidikan kejuruan. Saya melihat  sebaiknya membolehkan koperasi punya hak  menentukan pemasokan  produk dan jasa di pasar. Saya setuju harus mengambil kebijakan  prioritas   pajak  untuk  koperasi, khususnya  di beberapa tempat  yang mengalami kesulitan,  seperti daerah pertanian,  pedesaan, daerah pegunungan”. /.

Komentar

Yang lain