MN Vietnam membahas beberapa RUU penting
(VOVworld) - Majelis Nasional (MN) Vietnam pada Senin sore (29 Oktober) berbahas di grup-grup untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Prosedur Pemungutan Suara Kepercayaan dan Pemberian Suara Kepercayaan terhadap para pemegang jabatan yang diangkat atau diesahkan oleh Majelis Nasional dan Dewan Rakyat.
Ketua Komisi Hukum MNVN Phan Trung Ly
(Foto: nhandan.com.vn)
Tentang wewenang dan kerangka orang - orang yang mendapat pemungutaan suara kepercayaan, Komite Tetap MN mengsulkan MN supaya memungut suara kepercayaan terhadap Ketua MN, para wakil Ketua MN, Ketua Dewan Bangsa, Kepala semua Komisi MN, para anggota lain Komite Tetap MN, Presiden Negara, Wakil Presiden, Perdana Menteri, para Wakil Perdana Menteri dan para anggota pemerintah yang lain. Dewan Bangsa, semua Komisi MN memungut suara kepercayaan terhadap para wakil Ketua, Wakil Ketua Komisi dan para anggota Dewan dan Komisi. Semua pendapat beranggapan bahwa pekerjana itu tidak perlu, tidak berpusat, sehingga mendatangkan formular saja, maka hanya perlu berfokus memungut suara kepercayaan terhadap beberapa pemegang jabatan pokok dalam aparat Negara saja. Semua pendapat mencapai kesepakatan tinggi tentang pemungutan suara kepercayaan saban tahun menurut bentuk memberikan suara secara tertutup. Akan tetapi, tarap penilaian dalam pemungutan suara kepercayaan masih ada perbedaan .
Pada pagi harinya, MN bekerja di Aula untuk mendengarkan Amendemen Rancangan Undang- Undang Dasar tahun 1992 dan Rancangan Resolusi tentang pemungutan suara rakyat tentang Rancangan Undang-Undang Dasar 1992. MN juga memverifikasikan 5 Rancangan Undang-Undang (RUU), diantaranya ada RUU tentang Pertahanan (amendemen), Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme. RUU tentang Pertanahan akan diamandir menurut arah menyempurnakan ketentuan- ketentuan baru untuk meneraptak harga tanah dan harga santunan tanah untuk membatasi semaksinal mungkin gugatan tentang santunan dan pembebasan lapangan. RUU Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme dibahas dan dimintakan pendapat para anggota MN dalam persidangan kali ini karea ini merupakan Undang-Undang besar, rumit, sensitif dan perlu disempurnakan sesuai dengan situasi internasional sekarang./.