(VOVworld) - Pada Jumat (9 November), di persidangan ke-4, Majelis Nasional Vietnam angkatan ke-13 melakukan perbahasan di Aula tentang Rancangan Amendemen atas Undang- Undang tentang Pencegahan, Pemberantasan Korupsi. Ini merupakan masalah penting yang mendapat perhatian opini umum, oleh karena itu, sesi persidangan ini disiarkan dan ditayangkan langsung oleh Radio Suara Vietnam dan Televisi Vietnam.
RUU tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi kali ini berfokus mengamandir, menyempurnakan ketentuan tentang pelaparan secara terbuka hasil pendaftaran harta benda, pendapatan di tempat kerja dan tempat tinggal, selangkah demi selangkah memperluas obyek pendaftaran dan kerangka menterbukakan mendaftarkan harta benda, pendapatan pejabat, anggota Partai, pegawai negara, pegawai negeri.
Bui Manh Hung, anggota MN Vietnam dari provinsi Binh Phuoc membacakan pidatonya pada persidangan ke-4 MN Vietnam angkatan ke-13.
(Foto:baobinhphuoc.com.vn)
Menurut Bui Manh Hung, anggota MN Vietnam dari provinsi Binh Phuoc, supaya UU ini dilaksanakan secara aktif dalam masyarakat tidak bisa kurang mekanisme pengawasan dari massa rakyat dan kalangan pers. Bui Manh Hung mengatakan:
“Kenyataan telah membuktikan bahwa justru massa rakyat dan kelangan pers adalah pembantu yang aktif dalam menemukan tindakan korupsi dan justru opini umum, massa rakyat dan kalangan pers telah menimbulkan tekanan supaya pelaksanaan semua langkah mencegah dan memberantas korupsi dilakukan secara positif. Bersamaan dengan mengembangkan peranan massa rakyat dan kalangan pers, harus ada mekanisme membela peserta dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi serta memberikan pujian dan penghargaan kepada penduduk dan wartawan yang melakukan secara baik pekerjaan pencegahan dan pemberantasan korupsi”.
Satu isi penting lain dalam UU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang diamandir kali ini ialah mengubah pola Badan Pengarahan Pusat tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, memperjelas hubungan antara Badan Pengarahan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pusat dengan semua badan fungsional negara.
Menurut para anggota MN, isi- isi amendemen dalam Undang-Undang tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi kali ini memperlihatkan tekat seluruh sistem politik dalam memundurkan kebobrokan korupsi dan mememnuhi aspirasi rakyat./.