(VOVworld) - Perancangan dan pengelolaan penduduk serta  mekanisme dan kebijakan keuangan untuk ibukota Hanoi merupakan dua isi pokok yang dibahas oleh para anggota Majelis Nasional (MN) Vietnam  di aula pada Senin pagi (5 November) ketika berbahas tentang rancangan Undang-Undang tentang Ibukota. Hal yang baru dalam  rancangan Undang-Undang tentang Ibukota yang disesuaikan kali ini ialah  menambah  ketentuan  16 kebijakan dan mekanisme  khusus  untuk menciptakan dasar hukum bagi ibukota  bisa berkembang sesuai dengan figur  pada masa depan.  

Tentang masalah ini, Nguyen Lam Thanh, anggota MN Vietnam dari provinsi Lang Son memberitahukan: “Ibukota  merupakan kota istimewa, karena itu harus membuat kebijakan dan  mekanisme, serta pengelolaan dan penyesuaian sendiri untuk mencapai targat-target  sesuai dengan  fungsi yang sudah ada  dari ibukota. Saya mendukung  opsi rancangan pengeluaran anggaran keuangan  ibukota  yang dikonfirmasikan  di atas dasar  jatah yang ditetapkan dan alokasi  tersendiri   terbanding dengan provinsi-provinsi di bawah pusat  yang lain dan terbanding dengan  ketentuan pemerintah serta  digunakan dari pos-pos pemungutan  langsung dari ibukota”.

          Banyak anggota MN  juga mengatakan bahwa Negara, beberapa kementerian, instansi, daerah dan rakyat  seluruh negeri bersama-sama harus bertanggung jawab mengutamakan dan   menciptakan syarat bagi ibukota untuk berkembang. Sebaliknya,  pemerintahan dan rakyat ibukota Hanoi  harus  menjadi lokomotif dan teladan  dalam  melaksanakan secara baik  semua tugas perkembangan sosial-ekonomi  dari dirinya sendiri.
 

Pada hari Senin sore (5 November),  para anggota MN Vietnam  melakukan perbahasan di grup-grup tentang rancangan Undang-Undang amendemen atas beberapa pasal dari Undang-Undang tentang Pajak Pendapatan Perseorangan  dan rancangan Undang-Undang  tentang Kerujukan  di basis. Dalam  rancangan Undang-Undang  amandemen  atas  beberapa pasal dari  Undang-Undang tentang Pajak Pendapatan Perseorangan, isinya  yang  paling banyak mendapat perhatian warga ialah  tarap  pengurangan pajak  karena situasi keluarga.

          Tentang  rancangan  Undang-Undang tentang  Kerujukan di basis, anggota MN Vietnam dari  provinsi Quang Ninh, Nyonya Ngo Thi Minh  mengatakan: “Orang -orang yang melakukan pekerjaan kerujukan biasanya adalah orang-orang yang bekerja di  organisasi massa, mungkin adalah Front Tanah Air, Liga Pemuda, sesepuh desa dll.. Pada kenyataannya, kalau memilih orang-orang yang melakukan pekerjaan kerujukan di basis sangat  sulit,  karena  harus  mempunyai prestise, orangnya  persuasif, hidup  sebagai simbol di basis  dan mendapat  penghormatan dari semua orang . Selain itu kalau tahu  hukum akan  semakin baik./.