(VOVworld) -  Untuk melanjutkan  persidangan ke-5  Majelis Nasional (MN) Vietnam angkatan ke-13,  pada Senin (17 Juni), MN  membahas  Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanahan (amandemen). Perbahasan ini telah disiarkan dan ditayangkan langsung oleh Radio Suara Vietnam dan Televisi Vietnam.

     Para anggota MN beranggapan bahwa RUU tentang Pertanahan (amandemen) telah  melengkapi ketentuan-ketentuan untuk mengatasi semua keterbatasan dan problematik dalam Undang-Undang tentang Pertanahan yang sedang berlaku tentang masalah-masalah perancangan penggunaan tanah, santunan, pembebasan lapangan, penetapan harga tanah, bantuan melakukan relokasi. RUU tentang Pertanahan (amandemen) kali ini  terus menegaskan bawah tanah adalah milik seluruh rakyat dengan Negara sebagai wakil-nya, bersamaan itu  menjamin keharmonisan kepentingan antara Negara dan rakyat. Para anggota MN juga menyetujui bahwa  kalau perlu,  Negara punya hak menarik kembali tanah untuk digunakan bagi  tujuan pertahanan, keamanan, kepentingan nasional,  kepentingan publik dan  pelaksanaan proyek-proyek sosial-ekonomi.

          Untuk melaksanakan  Resolusi Komite Tetap MN Vietnam tentang pengambilan pendapat rakyat  atas  RUU tentang Pertanahan (amandemen), Pemerintah dan semua badan dan organisasi  telah mengambil pendapat dari rakyat yang luas,  semua instansi, pemerintahan berbagai tingkat dan badan usaha terhadap  RUU tentang Pertanahan (amandemen). Sampai  sekarang, ada kira-kira 7 juta pendapat  sumbangan yang diberikan  semua badan, organisasi dan rakyat terhadap RUU ini./.