(Foto: quochoi.vn)

Hampir semua anggota MN menganggap bahwa harus cepat memberlakukan UU mengenai Keamanan Siber untuk menyempurnakan dasar hukum tentang keamanan siber, memenuhi tuntutan perkembangan sosial-ekonomi,  membela kedaulatan, kepentingan, keamanan nasional; hak dan kepentingan yang sah dari organisasi dan perseorangan yang ikut beraktivitas di ruang siber. Trieu Tuan Hai, anggota MN Vietnam dari Provinsi Lang Son mengatakan: “Sekarang ini Vietnam berada dalam kelompok negara-negara yang paling banyak diserang oleh hacker di dunia, dua kali lipat terbanding dengan tarap rata-rata di dunia. Berbagai kekuatan permusuhan dan kriminalitas menggunakan secara tuntas kepraktisan dair Internet, khususnya media sosial untuk melakukan aktivitas melanggar keamanan nasional dan ketertiban sosial. Oleh karena itu, menyusun dan menggelarkan pemberlakuan UU mengenai Keamanan Siber sangat perlu dan sesuai dengan situasi sekarang ini”.

Para anggota MN menganggap bahwa sekarang ini sudah ada UU mengenai Keselamatan Informasi, jadi penyusunan UU mengenai Keamanan Siber harus menjamin sifat sinkron, jangan membiarkan terjadi situasi bersimpang siur antara dua UU ini. Beberapa anggota MN menganggap bahwa perlu memberlakukan perangkat standar keamanan siber yang dilampirkan kepada UU ini.

Juga pada pagi harinya, dengan mayoritas suara dukungan, MN telah mengesahkan UU mengenai Pengelolaan Utang Publik (amandemen). UU ini menjadi efektif dari 1/7/2018.