MN Vietnam membahas UU tentang Sains dan Teknologi (amandemen)
(VOVworld) – Pada Selasa sore (20 November), para anggota Majelis Nasional (MN) Vietnam melakukan perbahasan atas Rancangan amandemen Undang-Undang (RUU) tentang Sains dan Teknologi.
UU tentang Sains dan Teknologi diberlakukan pada 2000 pada saat Vietnam belum menjadi anggota Organisasi Perdagangan Sedunia (WTO), belum melakukan integrasi secara intensif dan ekstensif pada perekonomian internasional. Oleh karena itu, amandemen UU ini untuk menciptakan dasar hubum guna melaksanakan terobosan di bidang sains dan teknologi dan bisa mengejar kecenderungan internasional dewasa ini. Para anggota MN berpendapat bahwa harus mengamandir UU ini menurut arah menganggap perkembangan sains teknologi sebagai tenaga pendorong poros untuk mengembangkan Tanah Air secara cepat dan berkesinambungan, supaya sampai tahun 2020 Vietnam secara pada pokoknya menjadi negara industri menurut arah modern.
MN Vietnam terus membahas banyak RUU yang penting
(Foto: gafin.vn) Phung Duc Tien, anggota MN Vietnam dari provinsi Ha Nam mengatakan: “Harus menganggap ilmuwan sebagai pusat dari semua aktivitas sains dan teknologi di atas dasar strategi semua instansi dan cabang supaya bisa menyusun perancangan, rencana dan mendidik sumber daya sains. Dalam UU perlu mengkongkritkan lebih lanjut lagi pendidikan sumber daya, memupuk talenta untuk selangkah demi selangkah mendapat lebih banyak pakar yang berbakat di semua bidang. Ada kebijakan yang kongkrit, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan menyerap talenta khususnya barisan pakar papan atas, dll. Menggerakkan para ilmuwan Vietnam di luar negeri untuk turut mengabdi dan membangun Tanah Air.
Para anggota MN memberikan suara mengesahkan beberapa RUU
(Foto: baomoi.com)
Pada Selasa pagi (20 November), Majelis Nasional Vietnam angkatan ke-13 melakukan pemungutan suara untuk mengesahkan enam Rancangan Undang-Undang (RUU) yang penting diantaranya ada rancangan amandemen UU atas beberapa pasal UU tentang Pengacara; rancangan amandemen UU atas beberapa pasal UU tentang Perlistrikan; rancangan amandemen UU atas beberapa pasal UU tentang pengelolaan Pajak; UU tentang Cadangan Negara; UU tentang Koperasi (amandemen) dan UU tentang Penerbitan (amandemen)./.