(VOVworld) – Rancangan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1992 (UUD-1992) merupakan isi yang dibahas dalam persidangan ke-5 Majelis Nasional (MN) Vietnam angkatan ke-13 pada Senin (27 Mei). Mayoritas anggota MN sepakat mempertahankan nama Negara yalah Republik Sosialis Vietnam karena nama ini tidak menghalang perkembangan dan integrasi Vietnam. Salah satu diantara masalah-masalah yang mendapat perhatian ialah Pasal nomor 4 yang menentukan peranan memimpin dari Partai Komunis. Para anggota MN sepakat mempertahankan hal ini karena sifat sejarah dan keniscayaan obyektif dari kepemimpinan Partai Komunis terhadap proses revolusi, pembangunan dan pembelaan Tanah Air dari Vietnam.
Para anggota MN memberikan banyak pendapat pada persidangan ini
(Foto: sgtt.vn) Pendeta Thich Bao Nghiem, anggota MN kota Hanoi mengatakan: “Agama Buddha mendukung mempertahankan nama Negara. Sedangkan mengenai pasal nomor 4, Sangha Buddha kami khususnya menjunjung kesetiaan terhadap Partai Komunis karena kepemimpinan itu telah berhasil menyatukan agama Buddha seluruh negeri. Oleh karena itu kami setuju mempertahankan pasal nomor 4”.
Pada persidangan ini, banyak anggota MN menyebutkan masalah menarik kembali tanah, membayar uang kompensasi dalam rancangan amandemen UUD-1992. Banyak anggota MN berpendapat bahwa UUD perlu menetapkan secara jelas bahwa jika benar-benar demi tujuan pertahanan – keamanan, kepentingan nasional dan publik maka bisa menarik kembali tanah, sedangkan jika demi tujuan mengembangkan ekonomi maka membeli hak penggunaan tanah sesuai dengan perancangan, jangan menarik kembali tanah secara tersebar-sebar.
Pada perbahasan ini, para anggota MN menyebutkan
struktur aparat Negara dan apakah membentuk Dewan Konstitusi atau tidak./.